.webp)
Mujahid 212 menyatakan menolak jika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN). Partai Demokrat (PD) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk tokoh yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat untuk menduduki jabatan tersebut.
"Yang itu kan menjadi domainnya presiden untuk menetapkan, menentukan siapa. Tapi sebaiknya yang menjadi pilihan adalah tokoh yang tentu ini bisa diterima oleh semua pihak," kata Ketua DPP PD Herman Khaeron, Jumat (6/3/2020).
Baca juga: Babak Baru 212 Vs Ahok |
Ada empat kandidat yang dinilai bisa mengemban jabatan Kepala Badan Otoritas IKN. Selain Ahok, ada juga nama Bambang Brodjonegoro, Tumiyana, dan Azwar Anas.
Namun Herman enggan menilai kompetensi dari empat kandidat tersebut. Mantan Ketua Komisi II DPR RI itu hanya menekankan bahwa Jokowi harus menunjuk tokoh yang memiliki integritas.
"Ya tadi, saya kira yang pantes itu yang memiliki kualifikasi cukup, kemudian integritasnya tinggi, dan tentu bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Itu kan syarat-syarat yang umum sebetulnya, menjadi pemimpin yang bisa diterima dipublik," terang Herman.
Sebelumnya, Mujahid 212 menolak Ahok menjadi Kepala Badan Otoritas IKN. Mereka menolak Ahok menjadi pimpinan ibu kota lantaran rekam jejaknya selama di DKI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami butuh sampaikan statement bahwa apabila DPR RI sebagai wakil rakyat menyetujui kepindahan ibu kota negara ini, dan sebagai calon kepala daerahnya adalah Ahok, maka kami katakan dan nyatakan secara tegas, kami menolak keras Ahok lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah, Ahok perlu kejelasan hukum atas masa lalunya selaku wagub dan gubernur DKI periode sebelum Anies (referensi laporan Ahok oleh Marwan Batubara ke KPK maupun statement lewat media termasuk orasi-orasi ke publik)," ujar Ketua Korlabi Damai Hari Lubis kepada wartawan, Kamis (5/3).
Simak Juga Video "Jokowi dan Tony Blair Bertemu di Istana, Bahas Konsep Ibu Kota Baru"
