Soal Penanganan Corona, Mardani: Kalau Pusat Pencitraan, Pemda Ikut

Soal Penanganan Corona, Mardani: Kalau Pusat Pencitraan, Pemda Ikut

Danu Damarjati - detikNews
Rabu, 04 Mar 2020 08:23 WIB
MARDANI
Wakil Ketua Komisi II DPR dari PKS, Mardani Ali Sera (Dok. DPP PKS)
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md meminta agar kepala daerah menghindari kesan mencari panggung dalam isu corona. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan para kepala daerah bakal meneladani kepemimpinan pemerintah pusat dalam penanganan virus corona.

"Pemerintah daerah ikut Pemerintah Pusat. Kalau Pemerintah Pusat pencitraan, maka pemerintah daerah juga ikut," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (4/3/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mardani adalah Wakil Ketua Komisi II, komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah di DPR. Soal tindakan pemerintah dalam penanganan kasus corona di Indonesia, Mardani melihat ada hal yang menggelikan.

"Kasus Corona ini lucu. Pak Menkes dari awal seperti menjaga tidak ada kasus Corona di Indonesia. Tapi Pak Presiden mengumumkan ada. Bahkan menunjuk jubir," kata Mardani.

ADVERTISEMENT

Karena perilaku politik Pemerintah Pusat di isu corona selalu diteladani pemerintah daerah, maka pemerintah daerah tidak bisa disalahkan. Lebih dari itu, segala sesuatu yang kurang dalam penanganan corona harus diperbaiki demi kebaikan bersama.

"Jangan salahkan Pemda. Mari kita perbaiki bersama," kata Mardani.

Sebelumnya, Mahfud Md sempat mengulas salah satunya kasus suspect corona yang terjadi di Cianjur, ada satu pasien suspek corona yang meninggal dunia, belakangan diketahui pasien tersebut meninggal bukan karena positif corona. Mahfud mengimbau agar Pemerintah Daerah untuk dapat menenangkan masyarakatnya, tak perlu buru-buru jumpa pers soal corona yang belum jelas positif atau negatif pada kasus yang spesifik.

"Kasus di Cianjur yang saya dapat dari WhatsApp tidak tahu apakah Kepala Daerah atau bukan. Tapi menetapkan seseorang positif Corona bukan wewenang Kepala Daerah tapi petugas yang bertanggung jawab. Sejak awal saya desak Pemerintah membuat gugus tugas yang integral dengan rantai komando yang jelas, termasuk protokol menetapkan siapa sudah terinfeksi dengan prosedur yang baku," tanggap Mardani.

Mahfud meminta kepala daerah agar jangan mempolitisir isu corona untuk mencari panggung. Dia juga menyindir adanya pesan-pesan yang sifatnya bertujuan politis dan bukan teknis agar disampaikan secara hati-hati, sehingga tidak terlihat seperti mendramatisir ataupun mencari panggung dan kepentingan lain di balik itu.

"Yang kedua pesannya yang sifatnya politis, bukan teknis penanganannya supaya berhati-hati memberi keterangan itu. Jangan berkesan ingin mendramatisir mencari panggung dan sebagainya," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/2) kemarin.

Halaman 2 dari 2
(dnu/dnu)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads