.webp)
Ketua Komisi A DPRD Jateng, Mohammad Saleh mengimbau KPU untuk mengadakan sosialisasi serta pendidikan politik. Hal ini guna menghindari penyebaran hoax, black campaign, dan ujaran kebencian menjelang pilkada serentak September 2020 mendatang.
"Dengan terjun ke bawah ini kita memastikan kepada KPU, agar ada anggaran untuk melakukan sosialisasi, anggaran itu kan salah satunya untuk sosialisasi pendidikan politik. Kalau ini sudah dilakukan, otomatis kita mencegah adanya hoax dan lain sebagainya," kata Mohammad Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2020).
Selain itu, Mohammad Saleh juga terus mendorong KPU serta Bawaslu agar politisasi birokrasi tidak terjadi pada Pilkada mendatang. Pihaknya juga menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendaftar, hendaknya mengundurkan diri terlebih dahulu sesuai aturan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang ruangnya kan sempit, media juga mengawasi, artinya kalau ada gerakan-gerakan lebih gampang terbaca. Apalagi dengan aturan dari Mendagri ini, kita berharap agar politisasi birokrasi ini tidak terjadi," imbuh Mohammad Saleh.
Menutup pernyataannya, Mohammad Saleh mendorong agar KPU, Bawaslu, dan pengawas independen lain agar terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terkait dengan Daerah Pemilih Tetap (DPT).
"Kita minta agar antara KPU dengan Dukcapil terus melakukan sinkronisasi terkait input DPT," tutup Mohammad Saleh.
Divisi Perencanaan dan Data KPU Jateng, Muslim Aisha memaparkan di sisi lain, proses pendaftaran bakal calon perseorangan Pilkada serentak 2020 telah ditutup 23 Februari lalu dan akan dilanjutkan dengan verifikasi administrasi.
"Terutama bagi kabupaten/kota yang kemarin menerima calon perseorangan, salah satunya Kota Surakarta. Sementara yang lain sudah selesai, karena memang tidak ada calon perseorangan yang menyerahkan dukungan," papar Muslim
(mul/mpr)
