Poin-poin Penjelasan Anies ke DPR soal Revitalisasi TIM

Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri rapat dengan Komisi X DPR RI membahas revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Anies meluruskan sejumlah isu penolakan revitalisasi TIM oleh seniman.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi X DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020). Rapat dimulai pukul 09.44 WIB dan dipimpin Ketua Komisi X Syaiful Huda. Selain Anies, hadir pula Sekda DKI Saefullah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto. Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian juga hadir.

"Jadi saya sampaikan terima kasih ke Komisi X, saya pribadi senang kembali ke ruangan ini, Pak, dulu biasa duduk di tempat ini, sudah lama nggak kembali ke sini. Alhamduliah bisa kembali diskusi di sini," ujar Anies yang juga mantan Mendikbud ini.

Anies lalu menjelaskan bahwa proses revitalisasi TIM dilakukan agar TIM menjadi ikon serta pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan dunia. Ia berharap TIM menjadi rumah untuk interaksi pelaku-pelaku seni global.

Berikut penjelasan Anies soal revitalisasi TIM:

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tonton juga Bangun Wisma Seniman di TIM, Anies: Bukan Mengejar Keuntungan :

Bukan Hotel, Tapi Wisma Seniman

Anies meluruskan isu akan dibangunnya hotel bintang 5 dalam revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Anies menegaskan yang akan dibangun bukanlah hotel, melainkan wisma untuk para seniman.

"Bagaimana dengan hotel? Satu, tidak ada hotel bintang 5 yang akan dibangun di sini. Memang akan dibangun fasilitas tempat tinggal atau wisma untuk para seniman," kata Anies di Komisi X DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Pembangunan wisma ini, menurut Anies, untuk memfasilitasi para seniman domestik dan mancanegara yang akan datang ke TIM. Anies menyebut pembangunan wisma itu agar para seniman bisa berinteraksi di pusat kebudayaan tersebut.

"Para seniman itu akan datang ke Jakarta, dan kalau mereka datang ya paketnya harus ada menginapnya. Tinggal pilihannya mau diinapkan di mana," ujar Anies.

"Mau beri fasilitas di dalam sehingga mereka berinteraksi 24 jam sesama seniman, atau mereka tidak diberikan fasilitas dan berinteraksi di luar," imbuhnya.

Soal pembangunan hotel ini sebelumnya dipermasalahkan para seniman dan Komisi X DPR. Pembangunan hotel di kawasan TIM itu dikhawatirkan akan membuat pusat kebudayaan itu dikomersialisasi.

Tidak Cari Uang dan Tidak Komersilkan

Anies menegaskan revitalisasi TIM bukan untuk mencari uang bagi Pemprov DKI.

"Ini bukan tempat cari uang, kalau pemprov mau cari uang, naikkan PBB lebih mudah daripada mencari uang lewat biaya sewa fasilitas di TIM, tidak. Justru itu harus kita... tapi pengelolanya, badannya, harus berbentuk PT supaya leluasa," kata Anies di Komisi X DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Anies juga memastikan pihaknya tidak akan mengomersialisasi kegiatan seni budaya. Ia mencontohkan pemisahan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata di internal Pemprov DKI.

"Lalu apakah komersial? Sama sekali tidak. Kalau komersial, Pak, maka ya bukan di kegiatan seni nonkomersial. Komitmen kita untuk memisahkan kebudayaan dari praktik komersial itu kita tunjukkan di internal pemprov, kebudayaan dipisah dengan pariwisata," jelasnya.

Namun, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meragukan jika pemprov DKI tak mencari keuntungan dari TIM. "Kita mau diskusi sampai besok sore ujungnya komunikasi, Pak, dan mereka diajak ngobrol. Memang itu tempat dia. Kita sepakat dengan pemikiran Pak Gubernur, tadi ada pusat kesenian kebudayaan bertaraf internasional, saya sepakat, Pak, untuk pemasukan kita juga kok," ujar Prasetio.

"Kalau dibilang nggak ada keuntungan di situ bohong lah, Pak. Wong (bertaraf) internasional pasti ada keuntungan mengundang orang," imbuhnya.

JakPro Kelola Properti, Bukan Konten

Anies menegaskan kegiatan kesenian di TIM akan tetap dikelola Dinas Kebudayaan DKI dan Dewan Kesenian Jakarta.

"Pengelolaan pasca revitalisasi. Jadi BUMD ini akan mengelola lingkup infrastruktur dan propertinya. Tapi kegiatan seninya, programnya, aktivitasnya, seni dan budaya, itu diselenggarakannya oleh Dinas Kebudayaan, bersama juga dengan Dewan Kesenian Jakarta," ujar Anies di Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

"Jadi kontennya tidak di JakPro, kontennya sama sekali tidak di JakPro. Dan JakPro tidak punya kompetensi, dan tidak punya track record mengelola konten di situ," kata dia.

Ada Modifikasi, Ikonik TIM Dipertahankan

Anies juga menyatakan rancangan revitalisasi TIM sudah selesai sejak tahun 2008. Revitalisasi TIM saat ini, kata Anies, adalah modifikasi dari rancangan yang ada sejak dulu.

"Rancangan ini sudah selesai tahun 2008. Karena pada waktu itu dilakukan sayembara sudah ada pemenangnya, dan ini yang kita teruskan dengan beberapa modifikasi. Sekaligus mengembalikan TIM ke posisi semula," ungkapnya.

Menurut Anies, bagian yang ikonik di TIM akan tetap dipertahankan. Selain itu, ia mengatakan TIM akan menjadi tempat yang aksesnya terbuka.

Anies sekali lagi menyatakan bahwa pembicaraan soal revitalisasi TIM sudah ada sejak tahun 2008. Anies pun menyadari jika revitalisasi TIM saat ini perlu dijelaskan agar ada pemahaman yang sama di semua pihak.

Intensifkan Komunikasi

Komunikasi antara Anies dengan para seniman terkait revitalisasi TIM disoal Komisi X DPR. Anies menegaskan pihaknya akan berkomunikasi dengan para seniman.

"Tadi banyak dibahas di sini terkait dengan komunikasi dan sebagainya. Insyaallah kita akan intensifkan lagi dan menyangkut pelibatan channel-nya insyallah menggunakan institusi yang jelas sehingga kita tahu dengan siapa harus berinteraksi. Di mana itu? Ya di Dewan Kesenian Jakarta, karena itu lah mitranya," kata Anies di Komisi X DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Menurut Anies, DKJ bisa menjadi 'payung' agar pemerintah provinsi DKI Jakarta tak berkomunikasi dengan pihak yang salah. Anies juga menegaskan jika aktivitas dan konten seni budaya di TIM seluruhnya akan diberikan kepada seniman.

"Kami menyadari mengapa gagasan awal itu kok tidak dikelola sendiri oleh UPT misanya, justru supaya ada ruang kreativitas. Karena pemerintah itu selalu bekerja menggunakan SOP, sementara kegiatan kreatif itu justru harus tidak dikunci dengan SOP, karena itu lah kenapa diberi ruang," jelasnya.