.webp)
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md melakukan pertemuan dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Mahfud menyebut pertemuan ini membahas penyatuan komando penanganan keamanan laut.
"Kami tadi membahas Instruksi Presiden untuk menyatukan komando dalam penanganan keamanan laut di bawah Bakamla," ujar Mahfud di Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).
Mahfud menyebut hal ini sesuai dengan instruksi yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, langkah-langkah penyatuan telah ditentukan dan akan dilaporkan kepada Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi Presiden itu menginstruksikan ketika melantik Kabakamla Pak Aan Kurnia, dan sebelum itu beberapa kali juga menginstruksikan agar di laut itu ada satu komando. Tadi disiapkan langkah-langkahnya dan sudah mengerucut ke kesepakatan-kesepakatan, untuk nanti disampaikan kepada Presiden sesudah disempurnakan," kata Mahfud.
Mahfud menyatakan saat ini terdapat 7 stakeholder yang memiliki kapal dan tugas masing-masing pada wilayah laut. Namun nantinya Bakamla akan memegang koordinasi terhadap seluruh stakeholder tersebut.
"Intinya nanti Bakamla itu akan memegang koordinasi di dalam penanganan keamanan laut, kan sekarang ada 7 stakeholder situ," kata Mahfud.
"Ada Bakamla dibentuk berdasar undang-undang, Angkatan Laut juga punya Polair, Bea Cukai punya, Kelautan dan Perikanan punya, Perhubungan punya, Keuangan punya. Punya kapal sendiri-sendiri dengan tugas masing-masing," sambungnya.
Dia menuturkan, penyatuan ini dilakukan agar proses penanganan masalah laut dapat dilaksanakan dengan mudah serta disebutkan tidak melanggar hukum.
"Nah, itu mau dikoordinasikan, agar proses proses penanganan masalah di laut itu diselesaikan bisa dengan praktis tanpa melanggar hukum," tuturnya.
"Nah, karena menyangkut lintas Kementerian yang begitu banyak tadi, maka nanti akan didahului dengan pertemuan antar-menko yang punya bawahan," sambungnya.
(dwia/zlf)
