.webp)
Komisi VIII meminta Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi untuk menjelaskan perihal pencopotan Sekjen Kemenag, M Nur Kholis Setiawan. Komisi VIII juga meminta Fachrul untuk segera mengisi jabatan kosong di kementeriannya.
Mulanya, anggota Komisi VIII Fraksi PPP Muslich Zainal Abidin menanyakan proses reformasi birokrasi di Kemenag. Muslich mengatakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi sudah ada sejak 10 tahun yang lalu.
"Yang perlu kami tanyakan adalah proses reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah. Sebenarnya dilakukan sudah sejak lama karena Perpresnya sudah sejak tahun 2010 sudah, termasuk periode peningkatan kapasitas birokrasi sehingga birokrasi bisa berjalan lebih efisien dan produktif," ujar Muslich saat rapat Komisi VIII di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).
Muslich mengatakan banyak kekosongan jabatan penting di Kemenag. Dia juga menyoroti sumber daya manusia di Kemenag yang dinilai lemah.
"Namun dengan kejadian, banyak jabatan penting di lingkungan Kementerian Agama yang tidak terisi, menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia masih lemah. Indeks reformasi birokrasi Kemenag baru mencapai 74 koma sekian persen, dengan kategori BB," tutur dia.
Muslich menuturkan indeks reformasi birokrasi Kemenag baru mencapai angka 74 persen. Pada angka itu, indeks birokrasi masuk dakam katagori B yang berarti baik, dan perlu sedikit perbaikan pada angka 65 hingga 75 persen.
Muslich menilai reformasi birokrasi Kemenag masih terpusat. Sehingga dia meminta Menag untuk melakukan perbaikan.
"Dengan banyaknya permasalahan tersebut saya berasumsi bahwa reformasi birokrasi di Kemenag selama ini masih sentralistik dan komitmen dari pimpinan pusat masih kurang. Dengan demikian perlu adanya perbaikan secara menyeluruh agar reformasi birokrasi Kemenag agar tidak tertinggal dari kementerian yang lain," tegas Muslich.[
Simak Video "Aset First Travel Dirampas Negara, Komisi VIII DPR: Aneh dan Janggal"
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muslich kemudian menawarkan opsi lelang jabatan kepada Kemenag untuk mengatasi permasalahan itu. Muslich menyebut kekosongan jabatan ini sudah ada semenjak Menag Lukman Hakim Saifuddin.
"Opsi lelang jabatan bisa dilakukan untuk memperbaiki kementerian agama. Di Kementerian agama ini kan banyak yang kosong. Sejak Pak Lukman (Menag terdahulu) saya sudah berulang kali mengingatkan. Mbok jabatan yang kosong segera diisi. Ibarat kendaraan busi juga penting tapi roda dan bensin juga penting. Kalau tidak sempurna mana mungkin akan lancar Kemenag ini," kata dia.
Soal pencopotan Sekjen Kemenag M Nur Kholis, dia meminta agar Fachrul segera menunjuk orang untuk mengisi jabatan itu.
"Jangan sampai banyak jabatan yang kosong. Apalagi saya dengar ini Sekjennya minggir dulu, ini kan yang kecil baju merah (Plt Sekjen, Nizar) kan baik diresmikan jadi sekjen ini, ini baik ini. Tidak perlu Plt lah, cepat aja das-des. Masak Jenderal kok penakut, yang tegas," katanya.
Muslich juga membahas kekosongan jabatan di Kantor Wilayah Kemenag. Dia meminta agar Menag Fachrul untuk tak ragu-ragu mengambil keputusan.
"Jangan seperti Pak Lukman peragu dia, ndak ada, perintah, laksanakan. Jadi jangan sampai jabatan yang kosong, termasuk Kanwil ini banyak yang kosong. Mana mungkin jadi baik kalau banyak jabatan yang kosong," ujar dia.
"Ini tolong, ini kan menterinya Jenderal, saya tahu siapa Pak Fachrul Razi. Jadi tidak perlu laporan, kalau jabatan Jenderal. Tolong itu segera saja, semua jabatan termasuk Kanwil itu diisi. Apalagi masalah MI, Sawiyah, Ahliah," imbuhnya.
Menag Fachrul belum sempat menjelaskan alasan pencopotan sekjen kepada Komisi VIII. Rapat ditutup lebih awal karena Menag menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
