.webp)
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan menyelesaikan masalah overcapacity (kelebihan kapasitas) lembaga pemasyarakatan (lapas). Masinton menilai masalah tersebut tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Awalnya Masinton menyebut persoalan kelebihan kapasitas lapas merupakan persoalan nasional. Ia menilai dana yang besar juga tak bisa menuntaskan persoalan tersebut.
"Pertama, kalau melihat persoalan lapas ini kan bukan hanya lagi persoalan Kum HAM saja, menurut saya Pak Menteri. Tapi ini sudah menjadi persoalan nasional," kata Masinton dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Persoalan yang sampai detik ini tidak terurai, baik itu persoalan overload-nya, over kapasitasnya, atau kemudian overstay-nya juga. Dan anggaran negara begitu besar, menurut saya, juga untuk lapas ini, tapi kita tidak mampu, pemerintah," imbuhnya.
Baru kemudian, Masinton mengutarakan penilaian soal Jokowi yang harus turun tangan menyelesaikan persoalan lapas tersebut. Dia menyebut Komisi III menunggu terobosan kebijakan dari Kemenkum HAM.
"Menurut saya juga, Presiden juga harus turun tangan persoalan mengatasi persoalan lapas ini. Karena ini sudah menjadi persoalan nasional, maka yang kami tunggu sebenarnya adalah terobosan-terobosan dari kementerian, Pak," sebut Masinton.
Setelah Masinton dan sejumlah anggota Komisi III lain berbicara, Menkum HAM Yasonna Laoly dipersilakan menanggapi. Ia menilai masalah kelebihan kapasitas lapas dapat diselesaikan salah satunya dengan merehabilitasi pemakai narkoba.
"Terima kasih Pak Ketua (pimpinan rapat, Desmond J Mahesa) Masinton. Ini nanti saya kira ada dua soal ya. Kita harus revisi UU Narkotika. Karena kalau itu sudah direvisi saya yakin overkapasitas akan... harus kita direvisi. Jadi rehabilitasi para pemakai ditimbang, dimasukkan ke dalam," tutur Yasonna.
(zak/rfs)
