Soal Kebijakan 'Kampus Merdeka' Mendikbud Nadiem, Ini Respons UPI

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merespons kebijakan Kampus Merdeka yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Mulai dari pemberian hak bagi mahasiswa untuk mengambil tiga semester di luar program studi (prodi) hingga pembukaan prodi baru.

Direktur Direktorat Akamedik UPI Asep Supriatna mengatakan sebenarnya, kebijakan bagi mahasiswa untuk mengambil waktu kuliah untuk magang atau kuliah di luar prodi merupakan hal yang biasa dilakukan.

"Mekanismenya kan bagaimana mahasiswa bisa mendapatkan tempat. Tentu saja yang paling bagus, kita punya data industri yang mahasiswa bisa gunakan. Jumlah mahasiswa UPI ada 40 ribu, satu angkatan 10 ribu, bagaimana itu bisa cukup kalau industri tidak kita kumpulkan," kata Asep saat ditemui di UPI University Center, Jumat (21/2/2020).

Sementara itu, kata Asep, kebijakan mahasiswa untuk kuliah di fakultas intra atau luar kampus pun kerap dilakukan. "Itu sudah pernah dirintis oleh Ditjen Belmawa. Barangkali sekarang lebih jelas munculnya, seperti seolah-olah hal yang baru," katanya.

Kendati begitu, ujar Asep, terkait kebijakan 'tiga semester' di luar prodi ini akan kembali dibahas pengimpelementasiannya. "Kita akan bahas dengan kurikulum, kan harus ada relevansinya, yang jelas semuanya harus mendukung kepada kompetisi mahasiswa setelah lulus dari UPI," katanya.

Program Merdeka Kampus ini juga memberikan otonomi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) untuk membuka prodi baru.

Otonomi diberikan kepada kampus yang terakreditasi A dan B. Kendati begitu, ada pengecualian bagi prodi kesehatan dan pendidikan.

Didin Saripudin selaku Ketua Satuan Penjaminan Mutu UPI mengatakan, UPI mendirikan 35 prodi baru. Pembukaan prodi ini merespons kebutuhan masyarakat dan tantangan industri di masa depan.

17 prodi didirikan dalam rentang 2018-2019, jumlah prodi baru yang masih dalam proses untuk pengajuan Tahun 2020 sebanyak 18 prodi.

"Seperti di daerah Serang, kami buka prodi kelautan. Itu karena masyarakat di sana membutuhkan. Kemudian di Tasik ada prodi ekonomi kreatif, di Purwakarta ada prodi kecerdasan buatan. Jadi ada beberapa prodi yang disesuaikan dan perkembangan masyarakat serta revolusi industri," kata Didin.