Medan -
PDIP sudah mengumumkan sejumlah nama pasangan calon kepala daerah yang mendapat rekomendasi untuk diusung dalam Pilkada 2020. Namun, PDIP belum mengumumkan siapa calon wali kota dan wakil wali kota Medan. Mengapa?
Dekan FISIP Universitas Sumatera Utara, Muryanto Amin, menilai PDIP sengaja menunda pengumuman cawalkot Medan. Salah satunya untuk menghindari efek negatif ataupun gejolak di lingkup internal partai.
"Di dalam internal partai itu masih harus memikirkan efek-efek negatif dari (pengumuman) itu," kata Muryanto, Kamis (20/2/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muryanto menjelaskan sejumlah efek negatif yang menurutnya menjadi pertimbangan PDIP. Pertama, soal potensi kekalahan jika mengusung paslon tertentu di Medan.
"Medan punya 10 kursi kalau mereka mencalonkan potensi tidak menang kan sulit bagi mereka di 2024," ucap Muryanto.
Efek negatif yang dimaksud Muryanto ini juga terkait sosok yang bakal dicalonkan. Diketahui, menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, telah mendaftar sebagai bakal cawalkot Medan ke PDIP.
PDIP Klaim Elektabilitas Gibran Naik, Masyarakat Antusias:
Selain Bobby, Plt Walkot Medan Akhyar Nasution mendaftar sebagai cawalkot. Nah, sejumlah PAC PDIP di Medan telah menyatakan dukungan kepada Akhyar dan menolak Bobby.
"Di dalam internal partai itu masih harus memikirkan efek-efek negatif dari itu," sambung Muryanto.
Meski demikian, Muryanto menilai Bobby bukan satu-satunya faktor yang membuat PDIP menunda pengumuman cawalkot Medan. "Bukan hanya karena faktor Bobby juga. Mungkin mereka melihat kompleksitas itu sehingga butuh waktu," ujarnya.
Dia juga menilai PDIP sudah menganalisis potensi konflik di berbagai daerah yang bakal menggelar pilkada. Oleh sebab itu, kata Muryanto, PDIP menunda pengumuman paslon yang mendapat rekomendasi di beberapa daerah, termasuk Medan.
"Mungkin saja di internal partainya, prediksi di internal sudah bisa mendeteksi kemungkinan-kemungkinan terburuk saat pilkada. Yang berikutnya bisa jadi karena memang masih diyakinkan, dianalisis efek dari pilkada yang akan dilakukan itu diperkecil efek negatifnya," ucapnya.
Selain itu, dia menilai PDIP turut memperhatikan masalah rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Medan 2015 serta walkot Medan yang 3 kali berturut-turut terjerat korupsi. Menurutnya, PDIP tak ingin figur yang diusung membuat warga kembali malas ke TPS.
"Ini mungkin menjadi pertimbangan PDIP melihat yang terjadi di Medan. Kerendahan pemilih, kualitas pilkada, figur yang mau dicalonkan itu aspek penting oleh suatu partai sehingga nanti hal yang menurunkan demokrasi itu kecil," jelasnya.
Sebelumnya, PDIP telah mengumumkan sejumlah paslon yang mendapatkan rekomendasi untuk Pilkada 2020. Di Sumut sendiri, terdapat 4 paslon yang sudah diumumkan mendapat rekomendasi, yakni:
Rapidin Simbolon-Juang Sinaga (Samosir)
Lakhomizaro Zebua-Sowa'a Laoli (Kota Gunungsitoli)
Dosmar Banjarnahor-Yanto Sihotang (Humbang Hasundutan)
Hilarius Duha-Firman Giawa (Nias Selatan)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
