.webp)
Dana desa selama 5 tahun berjalan sejak tahun 2015 telah membangun ribuan infrastruktur dasar perdesaan, termasuk pos pelayanan terpadu (Posyandu) dan pondok bersalin desa (Polindes). Posyandu yang telah terbangun sebanyak 30.127 unit dan Polindes sebanyak 11.599 unit.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan pembangunan Posyandu dan Polindes adalah bentuk dukungan dana desa terhadap peningkatan kualitas kesehatan di desa. Ke depan, tak hanya kesehatan, dana desa juga akan sangat konsentrasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
"Arahan dari presiden, dana desa saat ini adalah untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi tanpa melupakan kebutuhan infrastruktur sebagai prioritas utama. Bicara soal SDM, isinya cuma dua, kesehatan dan pendidikan. Makanya hasil pembangunan dana desa Posyandu-nya banyak, Polindes-nya banyak,"Abdul Halim dalam keterangannya, Rabu (19/2/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut diungkapkan Abdul Halim Iskandar saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2020 di JIExpo Jakarta. Abdul Halim mengungkapkan, Kemendes PDTT setiap tahunnya mengeluarkan Peraturan Menteri untuk mengatur prioritas penggunaan dana desa. Diungkapkan Abdul Halim, tahun ini dana desa diprioritaskan untuk hal yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kualitas SDM dan ekonomi.
"(Dana desa) untuk bangun pagar nggak boleh, bangun kantor desa nggak boleh. Tapi kalau untuk bangun Posyandu boleh, Polindes boleh," ujarnya.
Pelaksanaan dana desa, kata Abdul Halim, membutuhkan keterlibatan semua pihak agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, Kemendes PDTT juga aktif memberikan pembinaan langsung terkait prioritas penggunaan dana desa kepada kepala desa baik secara offline maupun online.
"Seperti misalnya ada program makanan tambahan untuk balita. Yang perlu adalah bagaimana dana desa diawasi dalam penggunaannya. Misalnya beli telur, berapa sih jumlah balita yang butuh telur, butuh susu, yang penting adalah pembelanjaannya tidak melebihi kebutuhan supaya efektif dan efisien," terangnya.
Pada acara yang sama, Abdul Halim melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Nota kesepahaman tersebut berkaitan dengan kerja sama terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.
Tonton juga video Jokowi Minta Warga Ikut 'Pelototi' Dana Desa:
(mul/mpr)
