.webp)
Jaringan Perduli Perempuan menyoroti kasus penggerebekan prostitusi online yang dilakukan oleh kepolisian setempat dan juga Andre Rosiade di Sumatera Barat. Polisi diminta menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap PSK yang digerebek Andre.
"Proses penahannya ditangguhkan. status masih tersangka, proses hukum tetap berjalan. Kita sedang upayakan Polda melakukan SP3 terhadap kasus itu," kata anggota Jaringan Perduli Perempuan sekaligus Direktor LBH Padang Wendra Rana di Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).
Wendra menilai, jika ditelaah, PSK berinisial NN tidak bisa dijerat dengan unsur hukum, terlebih dalam urusan prostitusi online.
"Tidak ada satu pun unsur yang dapat menjerat NN ketika bicara prostitusi online karena tidak ada muatan keasusilaan yang dikirim NN itu sendiri. Pun dalam konteks. Di awal-awal penyidik sempat menuliskan prostitusi online, tapi itu tidak ada padanannya dalam pasal UU mana pun," katanya.
Wendra menilai apa yang dilakukan Andre Rosiade tidak sesuai dengan kapasitas seorang anggota DPR RI. Wendra menuturkan anggota Perlindungan Perempuan saat ini sedang menyiapkan laporan terkait penggerebekan yang dilakukan politikus Gerindra itu. Sebab, tindakan yang dilakukan Andre menyimpang jauh dari kompetensinya, tindakan itu dilihat Wendra sama halnya seperti sedang memperdagangkan NN secara tidak langsung.
"Konteks pelaporannya sedang disiapkan oleh teman-teman. Karena kan itu juga butuh merampungkan beberapa pendapat dari teman-teman ahli apakah memang betul tindakan yang dilakukan oleh Andre sudah menyimpang jauh dari kapasitas dan kompetensinya sebagai anggota legislatif," tuturnya.
"Nah, selain itu, juga teman-teman sudah mempertimbangkan opsi lain. Ketika Andre tidak memiliki kapasitas untuk mendesain proses penggerebekan ini, itu sama dengan halnya Andre sedang melakukan transaksi memperdagangkan NN," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tonton juga video Gerindra Hanya Klarifikasi Andre Rosiade soal Isu Jebak PSK:
Wendra berharap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat melihat tindakan yang dilakukan Andre secara profesional dan objektif. Agar ke depan terlihat perbedaan antara tugas seorang legislatif dan penegak hukum.
"Kita tentu berharap MKD melihat konteks kasus ini secara profesional dan secara objektif. Karena ini akan menentukan semacam preseden ke depannya apakah memang anggota legislatif perlu sampai sejauh ini untuk terlibat ke dalam setiap operasi penindakan hukum yang terjadi. Kalau seperti itu maka tentu akan membiaskan konteks pembedaan mana yang jadi fungsi legislatif dan mana yang menjadi fungsi aparat penegak hukum. Nah meskipun dalam konteks ini taruhlah Andre mengatakan ini menjadi fungsi pengawasan saya pikir tidak sejauh itu," ucapnya.
Dia menerangkan, bila Andre ingin mengkritik transaksi prostitusi online di Sumatera Barat masih menjadi sebuah problem, masih banyak pendekatan lain yang dapat dilakukan selain melakukan penggerebekan. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang tidak merampas kemerdekaan NN.
"Kalau memang ingin mengkritisi dan membuktikan bahwa memang masih terjadi problem prostitusi ini di Sumbar, maka ada banyak pendekatan yang mungkin dilakukan tapi bukan pendekatan sampai membuat NN harus kehilangan kemerdekaannya," imbuhnya.
Penggerebekan dilakukan Tim Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar, Minggu (26/1) lalu, di kawasan Bundo Kanduang, Padang. PSK dan muncikari prostitusi online yang terkait penggerebekan sudah ditetapkan jadi tersangka. NN sendiri sudah dilepaskan polisi. Polisi mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum NN.
