.webp)
Draf omnibus law RUU Cipta Kerja resmi diserahkan pemerintah ke DPR hari ini. RUU itu berganti nama dari yang sebelumnya RUU Cipta Lapangan Kerja atau yang biasa disingkat Cilaka.
"Bahwa judulnya adalah (RUU) Cipta Kerja, singkatannya Ciptaker. Jadi tadi arahan Ibu Ketua DPR jangan dipleset-plesetin," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Draf yang diserahkan pemerintah terdiri atas 79 RUU, 15 bab, dan 174 pasal. Airlangga mengatakan pemerintah bersama DPR juga akan menyosialisasikan omnibus law Cipta Kerja ini ke masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi kami bahas juga terkait dengan persamaan dengan ini akan dilakukan sosialisasi ke seluruh provinsi di Indonesia. Di mana dalam sosialisasi nanti akan dilakukan bersama antara pemerintah dan juga DPR yang nantinya terlibat maupun sektor-sektor yang tadi Ibu Ketua DPR sampaikan. Ada 7 sektor yang terkait, ada 7 komisi yang terkait," ujarnya.
Simak Video "Tegang! Massa Demo Buruh dan Jiwasraya Gesekan di Depan DPR"
Airlangga berharap anggota Dewan juga terlibat dalam sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, salah satu cara meningkatkan lapangan kerja adalah transformasi struktural melalui omnibus law.
"Tentunya anggota Dewan kami akan libatkan untuk bersosialisasi sebelum masyarakat bisa mengetahui apa yang akan dibahas, apa yang akan diputuskan, dan juga dampak bagi perekonomian nasional," ujar Airlangga.
"Dan kondisinya memang murni untuk menciptakan lapangan pekerjaan, di mana dalam situasi global maupun dengan adanya virus corona, salah satu solusi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan itu adalah melakukan transformasi struktural ekonomi yang ada di dalam omnibus law," lanjut dia.
Seperti diketahui, draf dan Surpres omnibus law RUU Cipta Kerja hari ini resmi diserahkan pemerintah ke DPR. Penyerahan dilakukan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan diterima Ketua DPR Puan Maharani.
Hadir bersama Airlangga, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri ATR/BPN Softan Djalil, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Rachmat Gobel turut hadir.
