.webp)
Tinggal menghitung hari saja pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) yang dihelat oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Tidak seperti pelaksanaan sensus penduduk pada enam periode sensus sebelumnya, SP 2020 disebutkan oleh BPS sebagai sensus pertama yang menggunakan data Dirjen Dukcapil sebagai basis data dan juga sensus pertama yang menawarkan metode pengisian mandiri (self enumeration) dengan sistem online yang dikenalkan kepada publik sebagai Sensus Penduduk Online (SP Online).
Tanggal 15 Februari yang menjadi tanggal pertama pelaksanaan SP Online. Mampukah BPS melakukannya?
Pengalaman Pertama
Tentu banyak pihak yang bertanya-tanya tentang kesiapan SP Online dari berbagai sisi, utamanya adalah kesiapan dari sisi teknologi informasi yaitu kesiapan server yang disiapkan oleh BPS. Banyak pihak mengkhawatirkan kesiapan lalu lintas dalam mengakses laman yang disediakan oleh BPS, yaitu sensus.bps.go.id pada saat pelaksanaannya nanti.
Tentu kekhawatiran itu bukan tanpa alasan, mengingat pengalaman mengakses lama-laman tertentu dengan lalu lintas yang sangat padat, biasanya diikuti juga dengan server down dari laman yang diakses tersebut. Sebut saja kasus server down dari situs web penerimaan CPNS di laman sscn.bkn.go.id --pada 22 Desember 2019 pukul 09.28 WIB laman tersebut tak bisa diakses karena server yang menaunginya down karena kelebihan permintaan akses dari orang-orang yang berniat jadi calon PNS.
Sebut kasus lain, yaitu saat UNBK tingkat SMP 2018 pun mengalami server down saat pertama diakses kurang lebih selama 30 menit. Tentu hal-hal seperti itu dipertanyakan banyak pihak kepada BPS mengingat SP 2020 adalah sensus penduduk pertama yang menawarkan sistem online pada pengisiannya.
Sebagai instansi yang diamanati oleh undang-undang untuk melaksanakan kegiatan sensus, BPS sudah enam kali melaksanakan sensus penduduk, empat kali melaksanakan sensus ekonomi, dan enam kali melaksanakan sensus pertanian. Tentulah hal itu merupakan pengalaman yang bisa dikatakan cukup dalam menyelenggarakan perhelatan besar seperti sensus.
Tetapi karena SP 2020 merupakan sensus pertama yang menawarkan sistem online, maka kegiatan ini merupakan pengalaman pertama bagi BPS. Untuk urusan menangani data, hasil sensus manual maupun online tentu sama-sama berupa database besar yang sudah sering dikelola BPS. Namun untuk urusan lalu lintas akses laman, sebagai pengalaman pertama, maka BPS mempertaruhkan nama besarnya pada perhelatan SP 2020 kali ini.
Jika laman akses pendaftaran CPNS down pada suatu waktu, orang atau partisipan akan tetap berusaha mencoba untuk mengaksesnya karena mereka berkepentingan terhadap akses tersebut. Hal ini tampaknya berbeda dengan yang akan dihadapi BPS. Sensus sebagaimana diketahui banyak orang merupakan pekerjaan BPS, tugas pokok BPS. Sehingga jika saat pelaksanaan SP Online terjadi kemacetan saat mengakses laman yang telah disediakan oleh BPS, kemungkinan kecil masyarakat bersedia mengakses laman tersebut pada waktu senggang lainnya.
Jangankan untuk mencoba mengulang akses laman SP Online tersebut, bahkan kemungkinan untuk menggugah kepedulian masyarakat untuk mengakses laman tersebut bukan perkara mudah bagi BPS. Sosialisasi yang seharusnya dilakukan di media televisi sampai saat ini belum dilakukan secara gencar. Yang ada hanyalah sosialisasi melalui kanal pribadi BPS seperti website, Instagram, dan Facebook sudah cukup lumayan masif.
Namun, jika dilihat dari follower di akun Instagram resmi BPS, sampai dengan 3 Februari 2020 akun tersebut baru diikuti oleh 136 ribu pengikut. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 268 juta jiwa, tentu jumlah pengikut tersebut masih jauh dari harapan tersebarnya informasi tentang SP Online tersebut. Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan berat bagi BPS untuk membuat sebagian besar masyarakat terpapar informasi mengenai SP 2020.
Meskipun demikian, menyebarluaskan informasi tentang SP Online tersebut kepada sebagian besar masyarakat bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Namun tentunya dengan waktu yang semakin singkat menjelang pelaksanaan SP Online seharusnya penyebarluasan melalui banyak cara maupun media dilakukan secara masif melalui semua media yang mungkin diakses masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi tersebut.
Dengan demikian diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam SP Online semakin meningkat.
Faktor Kesadaran
Apakah sosialisasi yang masif dan gencar menjamin partisipasi masyarakat terhadap SP Online juga semakin meningkat? Dalam hal ini hubungan tersebut tidak selalu linier. Kenapa hubungan tersebut tidak linier? Tentunya karena faktor yang menentukan tingkat partisipasi dalam SP Online tidak hanya ditentukan oleh sosialisasi tersebut.
Keinginan seseorang untuk berpartisipasi (willingness to participate) dalam SP Online lebih banyak dipengaruhi faktor kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data. Pentingnya sebuah data tentu lebih bersifat kepada kepentingan umum atau kepentingan bangsa secara umum dan bukan untuk kepentingan pribadi.
Upaya membangun kesadaran tentang betapa pentingnya data bagi pembangunan bukanlah perkara gampang. Kebanyakan masyarakat masih beranggapan bahwa urusan data adalah urusan BPS, dan kurang menyadari bahwa masyarakat pun memegang peranan. Ibaratnya masyarakat adalah sumber data yang dikumpulkan oleh BPS, sehingga jika masyarakat memberikan informasi atau data yang salah, maka data yang dihasilkan oleh BPS juga sudah pasti membawa pada kesimpulan yang salah.
Oleh karena itu membangun kesadaran akan pentingnya data mutlak dilakukan dalam jangka panjang. Jika masyarakat tidak sadar akan pentingnya data, tentu pekerjaan BPS dalam SP Online menjadi lebih berat karena partisipasi masyarakat bisa dipastikan tidak akan maksimal.
Presiden Jokowi memerintahkan seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan sensus penduduk dalam acara Pencanangan Sensus Penduduk di Istana Negara pada 24 Januari lalu. Presiden juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menyukseskan pelaksanaan sensus penduduk di Indonesia baik itu SP Online maupun Sensus Penduduk Wawancara (SP Wawancara).
Kehadiran sosok Presiden dalam sensus penduduk diharapkan memberikan dampak positif terhadap respons rate SP Online khususnya dan dukungan dalam pelaksanaan SP Wawancara nantinya.
Banyak Tantangan
BPS melakukan terobosan dalam pelaksanaan SP 2020 bukannya tanpa alasan. Salah satu alasannya adalah SP Online dilakukan untuk mengatasi responden yang tidak "tersentuh" oleh petugas sensus. Di lapangan, seringkali petugas sensus atau survei dari BPS mengalami penolakan dari responden (responden burden). Alasan klasik yang dikemukakan responden adalah tidak punya waktu, sensus atau survei terlalu menyita waktu, dan merasa tidak ada gunanya bagi mereka untuk berpastisipasi.
Keberadaan hunian berupa apartemen, perumahan elit, serta adanya kawasan yang sulit ditembus oleh petugas sensus merupakan alasan kuat BPS menyediakan cara self enumeration oleh penduduk melalui jalur online. Diharapkan responden tipe ini bersedia berpartisipasi dalam Sensus melalui jalur online sehingga under coverage dari sensus bisa diminimalisasi.
Meskipun demikian, jika untuk tipe responden yang tidak tersentuh itu pun responsnya tidak menggembirakan, BPS menyediakan alternatif kedua yaitu dengan SP Wawancara. Namun alternatif kedua ini jika diterapkan pada tipe responden yang tak tersentuh, maka kemungkinan besar juga akan mengalami banyak kendala pada pelaksanaannya nanti yaitu tingginya penolakan oleh responden yang tak tersentuh tersebut.
Demikian banyak tantangan yang dihadapi oleh BPS dalam melaksanakan SP 2020. Dalam SP Online ini kredibilitas BPS dipertaruhkan. Keberhasilan SP Online terutama masalah aksesibilitas ke laman sensus menjadi indikator utama yang akan dinilai publik terhadap kemampuan BPS sebagai institusi penyelenggara statistik.
Masih ada waktu bagi BPS untuk bersiap menyelenggarakan SP Online yang sukses dan terpercaya. Persiapan sarana dan prasarana akses online tersebut yang kiranya perlu dimatangkan menjelang hari H pelaksanaan sensus online. Pada SP Online, ibaratnya BPS mengundang seluruh masyarakat untuk memasuki sebuah rumah secara bersama-sama pada 15 Februari (sampai dengan 31 Maret 2020), maka pintu masuk rumah memegang peranan penting.
Perlu disediakan banyak pintu sehingga tidak terjadi keriuhan bahkan keributan saat memasuki rumah tersebut, apalagi jika sampai terjadi "bottle neck" saat tamu akan memasuki rumah tersebut. Jika hal itu sampai terjadi para tamu undangan sudah bisa dipastikan akan balik kanan dan memberi label bahwa BPS gagal menjadi tuan rumah hajatan SP Online.
Jika hal itu terjadi, seperti kata pepatah "karena nila setitik rusak susu sebelanga," maka semua prestasi BPS atas semua penyelenggaraan kegiatan statistik akan lenyap dari mata publik karena kegagalan SP Online. Jangan sampai hal itu terjadi.
Tidak seperti pelaksanaan sensus penduduk pada enam periode sensus sebelumnya, SP 2020 disebutkan oleh BPS sebagai sensus pertama yang menggunakan data Dirjen Dukcapil sebagai basis data dan juga sensus pertama yang menawarkan metode pengisian mandiri (self enumeration) dengan sistem online yang dikenalkan kepada publik sebagai Sensus Penduduk Online (SP Online).
Tanggal 15 Februari yang menjadi tanggal pertama pelaksanaan SP Online. Mampukah BPS melakukannya?
Pengalaman Pertama
Tentu banyak pihak yang bertanya-tanya tentang kesiapan SP Online dari berbagai sisi, utamanya adalah kesiapan dari sisi teknologi informasi yaitu kesiapan server yang disiapkan oleh BPS. Banyak pihak mengkhawatirkan kesiapan lalu lintas dalam mengakses laman yang disediakan oleh BPS, yaitu sensus.bps.go.id pada saat pelaksanaannya nanti.
Tentu kekhawatiran itu bukan tanpa alasan, mengingat pengalaman mengakses lama-laman tertentu dengan lalu lintas yang sangat padat, biasanya diikuti juga dengan server down dari laman yang diakses tersebut. Sebut saja kasus server down dari situs web penerimaan CPNS di laman sscn.bkn.go.id --pada 22 Desember 2019 pukul 09.28 WIB laman tersebut tak bisa diakses karena server yang menaunginya down karena kelebihan permintaan akses dari orang-orang yang berniat jadi calon PNS.
Sebut kasus lain, yaitu saat UNBK tingkat SMP 2018 pun mengalami server down saat pertama diakses kurang lebih selama 30 menit. Tentu hal-hal seperti itu dipertanyakan banyak pihak kepada BPS mengingat SP 2020 adalah sensus penduduk pertama yang menawarkan sistem online pada pengisiannya.
Sebagai instansi yang diamanati oleh undang-undang untuk melaksanakan kegiatan sensus, BPS sudah enam kali melaksanakan sensus penduduk, empat kali melaksanakan sensus ekonomi, dan enam kali melaksanakan sensus pertanian. Tentulah hal itu merupakan pengalaman yang bisa dikatakan cukup dalam menyelenggarakan perhelatan besar seperti sensus.
Tetapi karena SP 2020 merupakan sensus pertama yang menawarkan sistem online, maka kegiatan ini merupakan pengalaman pertama bagi BPS. Untuk urusan menangani data, hasil sensus manual maupun online tentu sama-sama berupa database besar yang sudah sering dikelola BPS. Namun untuk urusan lalu lintas akses laman, sebagai pengalaman pertama, maka BPS mempertaruhkan nama besarnya pada perhelatan SP 2020 kali ini.
Jika laman akses pendaftaran CPNS down pada suatu waktu, orang atau partisipan akan tetap berusaha mencoba untuk mengaksesnya karena mereka berkepentingan terhadap akses tersebut. Hal ini tampaknya berbeda dengan yang akan dihadapi BPS. Sensus sebagaimana diketahui banyak orang merupakan pekerjaan BPS, tugas pokok BPS. Sehingga jika saat pelaksanaan SP Online terjadi kemacetan saat mengakses laman yang telah disediakan oleh BPS, kemungkinan kecil masyarakat bersedia mengakses laman tersebut pada waktu senggang lainnya.
Jangankan untuk mencoba mengulang akses laman SP Online tersebut, bahkan kemungkinan untuk menggugah kepedulian masyarakat untuk mengakses laman tersebut bukan perkara mudah bagi BPS. Sosialisasi yang seharusnya dilakukan di media televisi sampai saat ini belum dilakukan secara gencar. Yang ada hanyalah sosialisasi melalui kanal pribadi BPS seperti website, Instagram, dan Facebook sudah cukup lumayan masif.
Namun, jika dilihat dari follower di akun Instagram resmi BPS, sampai dengan 3 Februari 2020 akun tersebut baru diikuti oleh 136 ribu pengikut. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 268 juta jiwa, tentu jumlah pengikut tersebut masih jauh dari harapan tersebarnya informasi tentang SP Online tersebut. Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan berat bagi BPS untuk membuat sebagian besar masyarakat terpapar informasi mengenai SP 2020.
Meskipun demikian, menyebarluaskan informasi tentang SP Online tersebut kepada sebagian besar masyarakat bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Namun tentunya dengan waktu yang semakin singkat menjelang pelaksanaan SP Online seharusnya penyebarluasan melalui banyak cara maupun media dilakukan secara masif melalui semua media yang mungkin diakses masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi tersebut.
Dengan demikian diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam SP Online semakin meningkat.
Faktor Kesadaran
Apakah sosialisasi yang masif dan gencar menjamin partisipasi masyarakat terhadap SP Online juga semakin meningkat? Dalam hal ini hubungan tersebut tidak selalu linier. Kenapa hubungan tersebut tidak linier? Tentunya karena faktor yang menentukan tingkat partisipasi dalam SP Online tidak hanya ditentukan oleh sosialisasi tersebut.
Keinginan seseorang untuk berpartisipasi (willingness to participate) dalam SP Online lebih banyak dipengaruhi faktor kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data. Pentingnya sebuah data tentu lebih bersifat kepada kepentingan umum atau kepentingan bangsa secara umum dan bukan untuk kepentingan pribadi.
Upaya membangun kesadaran tentang betapa pentingnya data bagi pembangunan bukanlah perkara gampang. Kebanyakan masyarakat masih beranggapan bahwa urusan data adalah urusan BPS, dan kurang menyadari bahwa masyarakat pun memegang peranan. Ibaratnya masyarakat adalah sumber data yang dikumpulkan oleh BPS, sehingga jika masyarakat memberikan informasi atau data yang salah, maka data yang dihasilkan oleh BPS juga sudah pasti membawa pada kesimpulan yang salah.
Oleh karena itu membangun kesadaran akan pentingnya data mutlak dilakukan dalam jangka panjang. Jika masyarakat tidak sadar akan pentingnya data, tentu pekerjaan BPS dalam SP Online menjadi lebih berat karena partisipasi masyarakat bisa dipastikan tidak akan maksimal.
Presiden Jokowi memerintahkan seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan sensus penduduk dalam acara Pencanangan Sensus Penduduk di Istana Negara pada 24 Januari lalu. Presiden juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menyukseskan pelaksanaan sensus penduduk di Indonesia baik itu SP Online maupun Sensus Penduduk Wawancara (SP Wawancara).
Kehadiran sosok Presiden dalam sensus penduduk diharapkan memberikan dampak positif terhadap respons rate SP Online khususnya dan dukungan dalam pelaksanaan SP Wawancara nantinya.
Banyak Tantangan
BPS melakukan terobosan dalam pelaksanaan SP 2020 bukannya tanpa alasan. Salah satu alasannya adalah SP Online dilakukan untuk mengatasi responden yang tidak "tersentuh" oleh petugas sensus. Di lapangan, seringkali petugas sensus atau survei dari BPS mengalami penolakan dari responden (responden burden). Alasan klasik yang dikemukakan responden adalah tidak punya waktu, sensus atau survei terlalu menyita waktu, dan merasa tidak ada gunanya bagi mereka untuk berpastisipasi.
Keberadaan hunian berupa apartemen, perumahan elit, serta adanya kawasan yang sulit ditembus oleh petugas sensus merupakan alasan kuat BPS menyediakan cara self enumeration oleh penduduk melalui jalur online. Diharapkan responden tipe ini bersedia berpartisipasi dalam Sensus melalui jalur online sehingga under coverage dari sensus bisa diminimalisasi.
Meskipun demikian, jika untuk tipe responden yang tidak tersentuh itu pun responsnya tidak menggembirakan, BPS menyediakan alternatif kedua yaitu dengan SP Wawancara. Namun alternatif kedua ini jika diterapkan pada tipe responden yang tak tersentuh, maka kemungkinan besar juga akan mengalami banyak kendala pada pelaksanaannya nanti yaitu tingginya penolakan oleh responden yang tak tersentuh tersebut.
Demikian banyak tantangan yang dihadapi oleh BPS dalam melaksanakan SP 2020. Dalam SP Online ini kredibilitas BPS dipertaruhkan. Keberhasilan SP Online terutama masalah aksesibilitas ke laman sensus menjadi indikator utama yang akan dinilai publik terhadap kemampuan BPS sebagai institusi penyelenggara statistik.
Masih ada waktu bagi BPS untuk bersiap menyelenggarakan SP Online yang sukses dan terpercaya. Persiapan sarana dan prasarana akses online tersebut yang kiranya perlu dimatangkan menjelang hari H pelaksanaan sensus online. Pada SP Online, ibaratnya BPS mengundang seluruh masyarakat untuk memasuki sebuah rumah secara bersama-sama pada 15 Februari (sampai dengan 31 Maret 2020), maka pintu masuk rumah memegang peranan penting.
Perlu disediakan banyak pintu sehingga tidak terjadi keriuhan bahkan keributan saat memasuki rumah tersebut, apalagi jika sampai terjadi "bottle neck" saat tamu akan memasuki rumah tersebut. Jika hal itu sampai terjadi para tamu undangan sudah bisa dipastikan akan balik kanan dan memberi label bahwa BPS gagal menjadi tuan rumah hajatan SP Online.
Jika hal itu terjadi, seperti kata pepatah "karena nila setitik rusak susu sebelanga," maka semua prestasi BPS atas semua penyelenggaraan kegiatan statistik akan lenyap dari mata publik karena kegagalan SP Online. Jangan sampai hal itu terjadi.
Titik Munawaroh Statistisi Muda pada BPS Kota Yogyakarta
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
