.webp)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait sistem peringatan dini banjir di Jakarta. Anies disebut sudah meminta data curah hujan untuk menyusun rencana pengendalian dan pencegahan banjir.
Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat dihubungi detikcom, Sabtu (7/2/2020). Dwikorita awalnya mengatakan sistem peringatan dini bencana banjir perlu diperkuat untuk menghadapi cuaca ekstrem.
"Sistem peringatan dini bencana banjir perlu diperkuat. Pak Gubernur Anies beberapa kali berkoordinasi dengan kami untuk menguatkan sistem peringatan dini cuaca ekstrem," kata Dwikorita.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dwikorita mengatakan penguatan sistem itu saat ini masih dalam proses. Menurutnya, Anies akan mengolah informasi cuaca ekstrem yang disampaikan BMKG untuk menyusun rencana pengendalian dan pencegahan bencana di DKI.
"Kami sudah beberapa tahun lalu menyampaikan informasi peringatan dini cuaca ekstrem untuk wilayah DKI. Kemudian saat ini Pak Anies mengolah lanjut informasi khusus tersebut. Lebih fokus untuk wilayah-wilayah di DKI," ujar Dwikorita.
"Bahkan Pak Anies juga sudah meminta data curah hujan selama Januari, untuk menyusun rencana pengendalian atau pencegahan," imbuhnya.
Menurut Dwikorita, masyarakat Indonesia, termasuk di Jabodetabek, masih perlu waspada dengan cuaca ekstrem dan dampaknya, seperti banjir dan tanah longsor. Puncak musim hujan, kata Dwikorta, diperkirakan akan terjadi bulan Februari hingga Maret 2020.
"Puncak musim hujan adalah Februari ini sampai Maret 2020. Cuaca ekstrem atau hujan lebat memang merupakan pemicu banjir. Namun penyebabnya lebih dikontrol oleh kerusakan lingkungan dan tata guna lahan yang tidak terkontrol, serta sistem tata air dan drainase dari kawasan hulu hingga hilir yang terganggu," jelasnya.
Sementara itu, selain penguatan sistem peringatan dini banjir, ada sejumlah hal yang menurut Dwikorita perlu dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan banjir. Dwikorita mengatakan perlu ada sinergi antarwilayah di DKI hingga pembenahan tata ruang.
"Untuk penanganan banjir di wilayah Jakarta dengan tuntas memerlukan sinergi antarwilayah administrasi, baik yang ada di wilayah hulu hingga hilir. Sehingga perlu koordinasi antar gubernur atau kepala daerah, terutama untuk penataan lingkungan secara terpadu. Sistem penataan tata air dan drainase perlu dilompatkan efektivitasnya," ujar Dwikorita.
"Tata ruang perlu dibenahi dengan konsep pencegahan bencana dan pembangunan berkelanjutan, yang harus diperkuat dengan penegakan hukum yang ketat. Terutama untuk daerah sempadan sungai dan sempadan lereng. Sempadan adalah zona yang harus bebas hunian dan dimanfaatkan untuk keberlanjutan ekosistem," pungkasnya.
