Jokowi di Antara HAM dan Potensi Bahaya Pemulangan WNI Eks ISIS

Jakarta -

Wacana pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia menuai pro dan kontra. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun dihadapkan pada dua pilihan antara hak asasi manusia (HAM) dan potensi bahaya pemulangan eks ISIS.

Jokowi sebenarnya secara terang-terangan sudah menyatakan sikap mengenai isu ini. Jokowi mengaku enggan memulangkan WNI eks ISIS. Namun, kata Jokowi, hal itu masih perlu dibahas dalam rapat terbatas.

"Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lo ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang 'tidak'. Tapi masih dirataskan. Kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus minusnya semuanya dihitung secara detail dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan. Hitung-hitungannya," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi ingin wacana pemulangan eks ISIS dikalkulasi secara matang. Jokowi akan mendengarkan masukan dari semua pihak.

"Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. semuanya masih dalam proses, plus dan minusnya," kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi yang emoh memulangkan WNI eks ISIS ini mendapatkan respons beragam. Ada yang mendukung sikap Jokowi tersebut namun ada pula yang meminta Jokowi mempertimbangkan aspek HAM terkait pemulangan WNI eks ISIS itu.

Salah satu yang mendukung sikap Jokowi adalah Fraksi Partai Golkar DPR RI. Fraksi Golkar menilai mereka yang bergabung dengan ISIS tidak lagi berstatus WNI.

"Pada saat mereka (WNI) bergabung ISIS, maka mereka telah menanggalkan kewarganegaraan Indonesia. Secara resmi, sesungguhnya mereka tidak lagi menjadi WNI," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Rabu (5/2).

Tonton juga Jokowi Ogah Pulangkan Eks ISIS, Fadli Zon: Ada Juga yang Korban :

Dukungan juga disampaikan Fraksi NasDem DPR RI. Fraksi NasDem menyoroti dua hal terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS dari Suriah dan sekitarnya.

"Memang perlu pertimbangan yang sangat matang ya untuk bisa memutuskan apakah mereka bisa kembali ke Tanah Air atau tidak, terutama dengan lembaga-lembaga terkait yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang sifatnya seperti itu, misalnya BNPT, terus juga Kementerian Agama. Itu penting untuk dibicarakan secara mendalam dan sungguh-sungguh," kata Sekretaris Fraksi NasDem, Saan Mustopa kepada wartawan, Rabu (5/2).

Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang juga mendukung sikap Presiden Jokowi. Marwan menilai, jika mereka dipulangkan, akan tidak sebanding dengan nilai kemanusiaan yang diusung dalam kehidupan bernegara.

"Karena itu, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi saya mendukung, sebagai pimpinan di Komisi VIII," kata Marwan, saat dihubungi, Kamis (2/2/2020).

Sementara itu, Fraksi PPP DPR RI menawarkan dua opsi untuk Presiden Jokowi yang tak mau memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia. PPP menilai perlu ada pemetaan dan pendataan para WNI eks ISIS untuk pulang ke Tanah Air.

"PPP berpendapat bahwa keputusan untuk memulangkan atau tidak memulangkan WNI yang berada di wilayah atau negara yang dikuasai atau pernah dikuasai oleh ISIS ini harus dibuat dengan mempertimbangkan banyak hal, di antaranya sebelum keputusan tersebut diambil, maka harus dipetakan secara jelas profil dari para WNI tersebut," kata Ketua F-PPP DPR Arsul Sani kepada wartawan, Rabu (5/2).

Sedangkan Fraksi PKB DPR RI menghormati Presiden Jokowi yang tidak mau WNI eks ISIS pulang ke Tanah Air. Namun Fraksi PKB menilai WNI eks ISIS itu pantas dipulangkan jika benar-benar ingin bertobat.

"Pasti Pak Presiden punya pertimbangan tersendiri untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa agar kondisi stabilitas keamanan dan pemahaman, pemikiran yang salah tentang sikap beragama itu harus diluruskan," kata Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal kepada wartawan, Rabu (5/2).

Pendapat berbeda disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Mardani ingin pemerintah memulangkan para WNI eks ISIS ke Tanah Air.

"Mereka juga mesti diurus negara, karena memang negara mesti hadir," kata Mardani dalam keterangan persnya, Kamis (6/2/2020).

Mardani setuju dengan pemulangan WNI eks ISIS dilakukan dengan menyertakan program deradikalisasi, melibatkan Kementerian Agama, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Sosial, hingga kementerian bidang perekonomian. Jangan sampai eks ISIS pulang, merasa tak diperhatikan negara, dan akhirnya kembali lagi menjadi teroris.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung jika pemerintah memang ingin memulangkan para WNI tersebut. Bamsoet mengaku tak khawatir para WNI eks ISIS akan menimbulkan masalah baru. Yang terpenting, kata dia, pemerintah yakin para WNI itu bisa kembali menjunjung tinggi Pancasila.

"Saya tak memiliki kekhawatiran sejauh itu kalau sudah betul-betul direncanakan dengan matang-matang tahapan demi tahapannya," sebutnya.

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar juga meminta Presiden Jokowi tak serta merta menolak para WNI eks ISIS pulang ke Tanah Air. Pemerintah diminta mengecek satu persatu motivasi para WNI tersebut kembali ke Indonesia.

"Kalau rencana memulangkannya dalam arti para WNI tersebut bukan dari program pemerintah alias mereka memang mau pulang, insaf, jadi korban tipu daya, maka harus dicek satu persatu dan ini memang tugas negara," kata Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar saat dihubungi, Rabu (5/2/2020).

Jika Indonesia menolak begitu saja para WNI eks ISIS, Haris khawatir masyarakat dunia akan mempertanyakan peran pemerintah dalam menghadapi masalah ini. Haris berpendapat pemerintah, melalui intelijennya, mampu memilah mana WNI eks ISIS yang benar-benar menyesali perbuatannya dan yang tidak.

"Pemerintah kan sudah dapat banyak bantuan dan kerjasama Counter Violence Ekstremisme, jadi akan ditagih perannya, apalagi terhadap warganya sendiri. Pemerintah tidak boleh takut. Makanya, peran intelijen dan kemampuan mengurai dari pemerintah harus digunakan. Ini dalam HAM disebut sebagai tanggung jawab negara. Masyarakat awam kan nggak punya wewenang dan kelengkapan jalankan tugas intelijen dan penanganan pemulihan," ujar Haris.

Terlepas dari itu, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan rencana pemulangan WNI eks ISIS di Suriah masih dibahas. Mahfud menyebut, pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) saat ini sedang membuat draft terkait prosedur hukum.

"Kecenderungannya mungkin nggak dipulangkan. Tapi karena menyangkut prosedur hukum juga, sekarang dibentuk satu tim yang dipimpin Alius Suhardi (Kepala BNPT) akan buat draft. Draft pertama jangan dipulangkan karena ini, ini, ini, aturan hukum ini. Kalau aturan hukum sudah ada kita tunjukkan. Kalau belum ada dibuat aturan hukumnya kedua dipulangkan dengan alasan ini, ini, ini, dasar hukum ini, deradikalisasinya dengan cara ini," kata Mahfud di Gedung Binagraha, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (6/2).

Mahfud memprediksi drat prosedur hukum itu akan selesai pada bulan April mendatang. Jika sudah selesai, draft itu juga akan dicek oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Setelahnya diputuskan oleh Presiden Jokowi.

"Dua pilihan ini akan selesai kira-kira bulan April dan koordinator untuk urusan radikalisme dan terorisme itu kan Wapres. Kita bawa ke wapres (dicek), draf itu disempurnakan. Nanti bulan Mei atau Juni Presiden akan memutuskan salah satu di antara dua draft ini. Tapi kecenderungan kalau saya pribadi sih, nggak dipulangkan," sambungnya.