.webp)
Anggota Fraksi Partai Demokrat (PD), Irwan, mengungkapkan wacana pengurusan SIM dan STNK akan dialihkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Wacana tersebut diungkapkan dalam rapat paripurna DPR sore tadi.
"Dalam proses pembahasan (RUU) kemudian ada wacana berkembang soal pembuatan SIM, STNK, dan BPKB dialihkan ke Kementerian Perhubungan dari kepolisian," kata Irwan saat melakukan interupsi dalam rapat paripurna, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020).
Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. Irwan meminta wacana pengurusan SIM, STNK, dan BPKB dikembalikan ke Kemenhub itu dikaji secara komprehensif.
"Dengan beberapa pertimbangan kami mengimbau agar wacana ini dikaji betul-betul untuk kestabilan sosial, politik, ekonomi dalam negeri," ujar Irwan.
"Sehingga saran kami untuk revisi undang-undang ini bisa fokus bagaimana memasukkan kendaraan roda dua masuk dalam kategori kendaraan umum," imbuhnya.
Rapat paripurna DPR hari ini memiliki agenda pengambilan keputusan soal Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Anggota DPR dalam rapat paripurna setuju CEPA dituangkan undang-undang (UU).
"Dengan demikian, Undang-Undang IA-CEPA ini disetujui," kata Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam rapat paripurna.
IA-CEPA tertuang UU Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. Dengan sahnya UU tersebut, IA-CEPA langsung diimplementasikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tonton juga video 658 Pelanggaran Terekam ETLE Selama 4 Hari:
