.webp)
Bupati Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Abdul Hamid Rizal menyadari penolakan warganya terkait kedatangan warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China, mulai dikait-kaitkan dengan pilkada. Hamid menekankan tidak ada urusan politik di balik gerakan masyarakat.
Hamid awalnya mengungkapkan penyebab warga Natuna menolak kedatangan WNI dari Wuhan. Dia menyebut penolakan timbul karena informasi yang simpang siur.
"Itulah tadi disampaikan oleh Pak Menteri (Menko Polhukam Mahfud Md), ini dalam keadaan yang begitu mendesak, begitu mendadak, sehingga informasi itu terlambat disampaikan kepada, baik itu kepada pemerintah daerah, maupun kepada masyarakat, sehingga masyarakatnya menerima informasi yang simpang siur, yang sudah bias," kata Abdul Hamid kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Selasa (4/2/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga secara spontan masyarakat ini mendatangi kami, pemerintah daerah, mendatangi DPRD (DPRD Natuna). DPRD juga tahunya setelah didatangi masyarakat, ini ada apa, oh ini begini, begini, begini informasinya, itu dia," imbuhnya.
Hamid pagi tadi memang bertemu dengan Mahfud di kantor Kemenko Polhukam. Dia mengaku sudah mendapat penjelasan dari Mahfud terkait WNI dari Wuhan yang diobservasi.
"Sekarang kita akan meluruskan informasi itu kepada masyarakat supaya masyarakat lebih tenang dan tidak bias lagi," tuturnya.
Setelah itu, barulah Hamid menyinggung perihal pilkada. Dia menegaskan tidak mengikuti Pilkada Natuna yang akan digelar tahun ini.
"Dan kita sekarang kan masalah virus Corona itu. Kemarin itu sudah mulai bias. Ini saya berpikir, ini apa karena ada pilkada tahun ini. Dan saya tidak ikut," ucap Hamid.
Diberitakan sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi aksi unjuk rasa warga Natuna untuk menolak kedatangan WNI dari Natuna. Luhut menyebut ada oknum yang memanfaatkan keadaan untuk mencari panggung karena akan digelar Pilkada.
"Demo mungkin ketidakpahaman saja. Itu kan nggak ada (yang menular), diisolasi semua. Nggak ada masalah," ucap Luhut di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (3/2).
"Karena juga itu mau ada Pilkada, mungkin ada orang mau cari populis begitu," sambungnya.
(zak/fdn)
