.webp)
PPP khawatir usulan pembentukan pansus hak angket Jiwasraya justru akan memunculkan kegaduhan. Tanda-tanda kegaduhan itu, menurut PPP, muncul dengan adanya tulisan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal Jiwasraya.
Hal itu disampaikan Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1/2020). Arsul awalnya mengatakan sikap koalisi pemerintah saat ini belum berubah terkait usulan pansus Jiwasraya.
"Saya kira sampai hari ini posisi fraksi-fraksi yang berkoalisi di pemerintahan itu tidak berubah. Bukan menutup sama sekali pintu pansus, tetapi khawatir kalau pendekatannya atau penanganan atau pengawasan masalah ini itu dengan pansus, yang muncul kegaduhan politik itu sendiri," ujar Arsul.
Baca juga: Manuver SBY di Tengah Prahara Jiwasraya |
Arsul lalu mengatakan tanda-tanda kegaduhan itu ada saat SBY menuliskan pendapatnya soal Jiwasraya di laman Facebook resminya. Padahal, kata Arsul, fraksi-fraksi pendukung pemerintah ingin lebih fokus mengembalikan uang nasabah.
"Dan tanda-tanda kegaduhan itu justru ada ketika Pak SBY menulis di laman Facebook-nya. Ketika kemudian ada dua menteri yang ditarget, berarti ini kan masalahnya yang akan mengemuka nanti, yang akan menghiasi ruang publik, media, itu kan aspek politiknya," ujar Arsul.
"Sedangkan kami enam fraksi itu sepakat ini yang harus kita pikirkan bagaimana nasabah itu bisa mendapatkan pengembalian meskipun bertahap dan lama," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Simak Video "Dear Nasabah Jiwasraya, Polis Asuransi Mulai Dicicil Maret"
Menurut Arsul, dari hasil pembicaraan dengan Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir di Istana, diusulkan untuk membentuk panja. Jika dalam satu tahun tak ada hasil dari panja, Arsul menyebut bisa saja pansus dibentuk.
"Ya sudah kita tunggu dan kita pakai panja saja dulu. Nanti kalau setelah katakan lah satu tahun yang di-plan-kan nggak ada hasilnya, barulah boleh kita berpikir pansus," ucap Arsul.
Lebih lanjut Arsul menilai wajar jika ada unsur politis dalam upaya pembentukan pansus hak angket Jiwasraya yang diinisiasi Fraksi PKS dan Partai Demokrat. Namun, jika unsur politik dikedepankan, justru akan membuat fokus penyelesaian kasus itu bergeser.
"Fokusnya itu menjadi yang lebih dominan sisi-sisi sifatnya politis itu tadi. Terus kan yang jadi korban kan nasabah, padahal kemarin sudah ada kasus First Travel. Nah, ini yang jadi korban nanti nasabah. Padahal Jiwasraya katanya tidak hanya satu-satunya, bisa aja yang lain kan kayak gitu, nanti ributnya ribut politik," ungkap Arsul.
