LBH Jakarta Kritik Sikap Jokowi ke Yasonna: Terlalu Lembut

Jakarta - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana menilai sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Menkum HAM Yasonna Laoly terlalu lembut. Arif menilai seharusnya Jokowi tak membiarkan menterinya membuat pernyataan yang simpang siur soal keberadaan tersangka Harun Masiku.

"Pak Presiden mestinya sikapnya tidak seperti kemarin membiarkan menterinya menghalangi proses penyidikan KPK dan tidak ada respons apa pun, hanya bilang hati-hati dalam memberikan statement. Begitu lembutnya sikap Pak Jokowi kepada menteri yang melakukan kesalahan besar," kata Arif di kantor Transparency International Indonesia (TII), Pejaten Barat, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2020).

Baca juga: Pesan Jokowi ke Yasonna agar Tak Asal Bicara

Arif kemudian mendesak Yasonna segera mundur dari jabatan Menkum HAM. Dia mempertanyakan tanggung jawab Yasonna sebagai pejabat publik yang dinilai berperan ganda.

"Kalau dalam etika seorang pejabat publik, yang diwakili adalah kepentingan publik, kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan institusi, kepentingan partai, atau kepentingan kelompoknya. Nah ini kita dibuat bingung dengan peran ganda yang bisa dimainkan kapan saja. Bagaimana pertanggungjawaban kepada publik dan nampak di mata kita semua kepentingan kelompok yang diutamakan," paparnya.

Dia kemudian mengingatkan agar pejabat publik tidak melakukan kebohongan yang mencederai prinsip penyelenggara negara. Untuk itu, dia mempertanyakan sikap Jokowi yang dinilai terlalu lunak ke Yasonna.

"Ketika Presiden sikapnya sangat lunak dalam hal ini, kita tentu bisa menilai bahwa apa yang digembor-gemborkan selama ini tentang pemberantasan korupsi hanya omong kosong belaka. Dan ketika Presiden tidak bersikap tegas dalam kasus ini, masyarakat jadi tahu, ya sikap tersebut sesuai dengan visinya, yaitu dalam 5 tahun ke depan tidak ada visi pemberantasan korupsi. Mudah-mudahan saya salah," kata Arif.

Baca juga: Jokowi 'Sentil' Yasonna soal Harun Masiku: Hati-hati Buat Statement!

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta semua menteri dan pejabat berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Dia meminta semua pihak kembali mengecek data ataupun informasi yang diberikan anak buahnya.

"Saya hanya ingin, saya hanya pesan, titip kepada semua menteri, semua pejabat, kalau membuat statement itu hati-hati," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1).

"Terutama yang berkaitan dengan angka-angka, terutama yang berkaitan dengan data, terutama yang berkaitan dengan informasi. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai informasi dari bawah langsung diterima tanpa crosscheck terlebih dulu," tuturnya. (idn/idn)