PKS Vs Gerindra Beda Pendapat soal Cara Uji Cawagub DKI

Riza Patria dan Nurmansyah Lubis (Repro detikcom) — Riza Patria dan Nurmansjah Lubis (Repro detikcom)

Jakarta -

Ada beda pendapat di antara sesama pengusul calon wakil gubernur (cawagub) DKI soal perlu-tidaknya uji publik untuk menilai calon pendamping Gubernur DKI Anies Baswedan. Gerindra menilai tak perlu ada uji publik cawagub DKI, sedangkan PKS justru mendukung ide tersebut.

Seperti diketahui, ada dua nama cawagub DKI yang telah diajukan ke Anies lalu diteruskan ke DPRD DKI. Keduanya ialah politikus Gerindra Ahmad Riza Patria dan politikus PKS Nurmansjah Lubis. Proses pemilihan keduanya pun akan dikebut mulai Februari 2020.

Berikut ini rangkuman soal perbedaan pendapat Gerindra-PKS:

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

M Taufik Sebut Tak Ada Tes

Wakil Ketua DPRD DKI yang juga Ketua DPD Gerindra DKI, M Taufik mengatakan proses pemilihan cawagub DKI bakal segera digelar awal bulan depan. Menurutnya, tak ada tes untuk cawagub DKI.

"Ya saya sudah lihat suratnya. Sesuai dengan tata tertib yang ada, tidak ada tes, yang ada adalah pemeriksaan dokumen persyaratan oleh panlih. Kayaknya awal bulan deh," kata M Taufik saat dihubungi, Kamis (23/1/2020).

Menurut Taufik, keputusan meniadakan tes untuk 2 cawagub itu berdasarkan tata tertib (tatib) yang disepakati Pansus Wagub DKI DPRD periode lalu.

"(Tatib) Yang hasil pansus nanti ada perubahan sedikit hasil evaluasi Mendagri dalam rapimgab tanggal 27 Januari. Tatibnya kan sudah dirumuskan oleh pansus waktu itu (periode 2014-2019), tinggal pengesahan aja. Nggak ada pansus lagi, yang ada panlih (panita pemilihan)," sebut Taufik.

PKS Dukung Ada Tes

Presiden PKS Sohibul Iman menilai ide uji publik bagi cawagub DKI sangat bagus. Dia tak ingin cawagub DKI yang dipilih bagai kucing dalam karung.

"Uji publik itu ide yang sangat bagus. Cawagub tidak boleh seperti kucing dalam karung. Harus terbuka," kata Sohibul seperti dalam keterangan tertulis DPP PKS, Selasa (28/1).

Sohibul menyebutkan segala hal mengenai kemampuan cawagub DKI harus diketahui publik. Menurutnya, rekam jejak seseorang bukanlah hal yang perlu ditutupi.

"Siap dipereteli dari keahliannya, track record, bahkan hal-hal yang sangat privat. Hal pribadi pun harus dikorek. Jadi, uji publik ini sangat positif," kata Sohibul.

Ide Sohibul pun disambut oleh Nurmansjah sendiri. Dia berharap kualitas cawagub bisa diketahui lewat uji publik.

"Publik tahu kualitas talenta wagub dipilih mempengaruhi temen-temen. Setidaknya fit and proper test perlulah," ucap Nurmansjah alias Ancah, kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/1).

Menurut Nurmansjah, meski dipilih oleh internal DPRD DKI Jakarta, masyarakat harus tahu pemahaman dari cawagub. Bukan hanya menjalani uji kelayakan, Nurmansjah mengaku melakukan debat cawagub.

Digabung ke Paparan Visi-Misi?

M Taufik menuturkan uji publik bisa dilakukan saat pemaparan visi-misi. Namun, sampai saat ini, belum ada kejelasan apakah uji kelayakan akan dijalankan atau tidak.

"Saya sih untuk mempercepat (proses) ya, ketika penyampaian visi-misi itu kan bagian dari fit n proper test. Gitu aja," ucap M Taufik kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/1).

Dia belum memastikan apakah ujung-ujungnya uji publik akan dilakukan. Semua tergantung tata tertib pemilihan.

"Ya didetailkan di tata tertibnya. Kan semua diatur lewat tata tertib. Bukan semau-mau," ucap Taufik.

Menurut Taufik, saat ini proses pemilihan wakil gubernur sedang masuk proses pengesahan tata tertib. Diperkirakan, seluruh proses pemilihan akan selesai pada Minggu kedua Februari 2020.

"Tata tertibnya itu baru mau di-rapimgab (rapat pimpinan gabungan)-kan, saya lupa tanggalnya. Habis itu baru (pembentukan) Panlih (panitia pemilihan) bulan Februari, habis Panlih, paripurna (pemilihan). Insyaallah selesailah minggu kedua Februari," ucap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.

Halaman 1 2 3

Selanjutnya