.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 2.020 sertifikat tanah di Gresik, Jawa Timur. Penerima sertifikat merupakan warga dari berbagai daerah di Jawa Timur.
"Bapak Ibu sekalian seluruh penerima sertifikat yang siang hari ini hadir, ada 2.020 sertifikat yang siang hari ini kita bagikan. Ada yang dari Bangkalan, ada yang dari Sidoarjo, Gresik, ada yang dari Surabaya. Diangkat semuanya mau saya hitung. Angkat semuanya. Dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20,.. 2.020," kata Jokowi di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Gresik, Jawa Timur, Senin (27/1/2020).
Jokowi lantas bercerita jumlah sertifikat yang sudah dikeluarkan pemerintah pada tahun 2015. Menurut dia, jumlah sertifikat tanah yang dibagikan saat itu masih sedikit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Supaya Bapak Ibu semuanya ketahui, di tahun 2015, saya suruh hitung Pak Menteri BPN, coba seluruh Indonesia ada berapa sertifikat harusnya, yang keluar. Harusnya 126 juta sertifikat yang harus keluar, semua untuk seluruh rakyat. Tapi saat itu yang pegang sertifikat baru 46 juta. Artinya apa? Ada 80 juta sertifikat yang belum dipegang masyarakat, 80 juta," ujar dia.
Jokowi mengatakan banyaknya jumlah warga yang belum menerima sertifikat tanah itu tak akan bisa diselesaikan jika pemerintah mengeluarkan sertifikat tanah hanya 500 ribu per tahun. Jika dihitung, kata Jokowi, masyarakat bisa jadi menunggu 160 tahun untuk mendapatkan sertifikat.
"Dan setiap tahun BPN hanya keluar 500 ribu sertifikat setahun, saat itu. Artinya apa? Bapak Ibu harus nunggu 160 tahun untuk dapat sertifikat. Kalau setahun hanya 500 ribu, kurangnya masih 80 juta berarti masih 160 tahun jadi sertifikat. Siapa yang mau? Tunjuk jari. Siapa yang mau nunggu 160 tahun? Saya beri sepeda? Nunggu 160 tahun, silakan maju, beri sepeda, siapa yang mau," kata Jokowi disambut riuh warga.
Simak Video "Jokowi-BG Kasih Kode '2024' ke Sandi, Ini Respons Anies"
Jokowi pun meminta Menteri ATR untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Dia memberi target agar per tahunnya jumlah sertifikat yang dibagikan meningkat drastis.
"Saya perintahkan pada Pak Menteri nggak bisa ini diterus-teruskan, setahun hanya 500 ribu. Tahun depan saya sampaikan, saya minta 5 juta (sertiikat tanah). Pak Menteri juga, 'Pak, 10 kali lipat 5 juta itu'. Saya nggak mau tahu, yang paling penting keluar cepat, masyarakat pegang sertifikat. Tahun depan 5 juta, tahun depannya lagi saya minta 2018, 7 juta. 2019 saya minta 9 juta sertifikat keluar. Caranya gimana? Urusannya Menteri," kata Jokowi.
Baca juga: Mananti Janji Kedua Reforma Agraria |
"Kalau nggak keluar 9 juta, awas. Sudah janjian dengan saya. Tapi Pak Menteri juga sama perintah ke kantor-kantor provinsi, kantor-kantor kabupaten, 'Nih targetmu sekian, targetmu sekian. Kalau nggak selesai, sebelum saya dicopot, tak dicopot duluan'," imbuh dia.
Jokowi mengaku jengkel dengan persoalan sertifikat tanah. Sebab, kata Jokowi, saat kunjungan kerja ke sejumlah daerah, keluhan yang banyak disampaikan adalah sengketa tanah atau konflik lahan.
"Setiap, yang saya nggak senang, setiap saya pergi ke daerah, setiap saya pergi ke desa, pergi ke kampung, selalu yang masuk ke telinga saya, sengketa tanah, konflik lahan, konflik tanah, sengketa lahan, semuanya. Nggak di Sumatera, nggak di Jawa, nggak di Kalimantan, nggak di Bali, nggak di Sulawesi, nggak di Maluku, NTT, Papua, semuanya yang namanya sengketa tanah," tuturnya.
