.webp)
Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah menjalankan tugasnya dengan mengeluarkan izin penyidikan dan penggeledahan. Namun, Dewas KPK belum sekali pun mengeluarkan izin penyadapan.
Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan KPK, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020). Awalnya, Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa yang mempertanyakan hal tersebut.
"Ketiga, Dewas sudah mengeluarkan izin geledah, izin penyidikan, tapi penyadapan belum. Jadi ini yang baru dikerjakan oleh Dewas di dalam komisioner baru. Nanti jangan sampai anggota di sini bertanya yang jauh ke belakang," kata Desmond.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean kemudian menjawab. Tumpak mengungkapkan sampai hari ini Dewas KPK belum menerima surat permintaan izin penyadapan.
"Kami baru akan memberikan izin kalau ada permintaan izin. Sampai sekarang belum ada permintaan," ungkap Tumpak.
Baca juga: Kasus Harun Masiku Ujian Pertama Dewas KPK |
Tumpak penyadapan yang dilakukan sebelum Dewas KPK menjabat mungkin saja masih berlangsung. Dia memastikan surat izin penyadapan akan diterbitkan atau tidak dalam 1x24 jam.
"Tentunya yang dulu masih berlaku kalau masih ada waktunya. Tetapi kalau yang baru sejak kami, belum ada permintaan mengenai penyadapan. Kalau ada, dalam 1x24 jam saya akan keluarkan atau tidak keluarkan," terang Tumpak.
Simak Video "Harun Oh Harun... Di Mana Kau Berada?"
