.webp)
Kementerian Pertahanan RI telah melaksanakan rapim. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan kementeriannya memberi saran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan kebijakan umum pertahanan negara.
"Mengeluarkan kebijakan umum pertahanan negara dan turunan-turunannnya, doktrin, sistem, strategi dan sebagainya. Panglima TNI bertanggung jawab atas penyiapan penggunaan kekuatan. Para kepala staf bertanggung jawab atas pembinaan kekuatan," kata Praboow di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo menyampaikan hal tersebut didampingi Wamenhan Wahyu Sakti Trenggono dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Prabowo menyebut, pemerintah sudah memiliki kesepahaman terkait modernisasi TNI dan investasi dalam pertahanan.
Prabowo juga menyebut masyarakat menginginkan negara yang aman dan stabil. Untuk itu, lanjut Prabowo, pertahanan yang kuat bisa menjadi pondasi untuk menjaga kedaulatan RI yang berdampak pada iklim ekonomi positif.
"Bahwa pertahanan adalah investasi. Negara yang kuat, pertahanannya aman, terjadi iklim yang damai. Iklim yang damai menjamin iklim ekonomi yang baik. Investasi, investor akan masuk kepada negara yang damai dan aman. Dengan demikian ini satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan," tuturnya.
Presiden Jokowi, kata Prabowo, menitipkan pesan soal NKRI harga mati. Sehingga, Kementerian Pertahanan akan mendukung TNI untuk menjalankan tugas menjaga kedaulatan RI.
"Kita juga kembali akan menggunakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sehingga TNI sebagai komponen inti akan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung," ujarnya.
Terakhir, dia mengapresiasi TNI yang menurutnya telah bekerja keras menjaga pertahanan Indonesia.
"Kita bangga punya TNI dan kita sangat menghormati para pimpinan TNI yang menjalankan tugasnnya yang tidak ringan. Terima kasih, Panglima TNI, terima kasih. Sampaikan salam hormat saya ke semua prajurit," tutupnya.
