Putusan DKPP soal Wahyu Setiawan Jadi Masukan KPU Susun Petunjuk Teknis

Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencopot Wahyu Setiawan dari jabatan Komisioner KPU. KPU menyebut putusan DKPP menjadi bahan introspeksi KPU.

"Putusan DKPP kemarin menjadi bahan masukan dan introspeksi kita," ujar komisioner KPU Viryan Aziz saat dihubungi, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: DKPP Sentil KPU Tak Cegah Wahyu Setiawan Bertemu Orang Suruhan Harun Masiku

Viryan mengatakan, putusan DKPP juga akan menjadi acuan dalam menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) terkait kode etik perilaku penyelenggara. Menurutnya Juknis ini merupakan turunan dari Peraturan KPU tentang Tata Kerja.

"Termasuk dalam penyelesaian juknis, terkait hal pengaturan teknis kode etik dan kode perilaku. Sebagai turunan dari PKPU 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja," kata Viryan.

Salah satu masukan yang akan dijadikan perbaikan yaitu, terkait sentilan DKPP yang menganggap KPU tidak melarang Wahyu bertemu dengan peserta pemilu. Viryan mengaku perbaikan untuk penyusunan Juknis akan dibahas hari ini.

"Saya hadir saat pembacaan putusan dan menyimak poin tersebut, kami jadikan poin tersebut sebagai masukan untuk perbaikan. Hari ini kami bahas hal tersebut," tuturnya.

Baca juga: Buntut OTT KPK, DKPP Ingatkan Komisioner KPU Tak Terima Tamu Sendirian

Diketahui sebelumnya, DKPP memutuskan mencopot Komisioner KPU Wahyu Setiawan dari jabatannya. Anggota DKPP Ida Budhiati menyayangkan sikap Ketua KPU dan Komisioner KPU lainnya karena tidak menegur pelanggaran yang dilakukan Wahyu.

Ida mengatakan pertemuan Wahyu dengan Agustiani Tio Fridelina dan Saeful membahas PAW Harun itu telah melanggar etik. Ida menekankan soal pengendalian internal mengenai anggota KPU dilarang melakukan pertemuan dengan peserta pemilu dan tim kampanye di luar kantor sekretariat jenderal KPU atau di luar kegiatan dinas lainnya. (dwia/imk)