Tiga Opsi Iran Membalas Amerika

Peristiwa terbunuhnya Mayor Jenderal Qassem Soleimani, Panglima Pasukan Quds Iran yang juga lingkaran terdekat Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khomeini oleh serangan drone Amerika Serikat (AS) di Irak, memunculkan kekhawatiran bagi mayoritas penduduk dunia akan dimulainya Perang Dunia (PD) ke-III.

Sejarah pernah mencatat bahwa pembunuhan seorang pejabat penting sebuah negara, sebagaimana pembunuhan terhadap Archduke Franz Ferdinand Austro-Hungaria menjadi sebab dimulainya Perang Dunia Pertama yang melibatkan Serbia, Rusia, Jerman, dan beberapa negara Eropa lainnya. Kekhawatiran ini bertambah saat Masjid Jamkaran di Qom, Iran mengibarkan Bendera Merah pada 4 Januari lalu. Dalam tradisi Iran, pengibaran bendera merah ini merupakan simbol akan dimulainya perang.

Kini, situasi di Timur Tengah mengalami eskalasi drastis dan rentan terjadinya perang terbuka.

Mulainya Perang Dunia ke-III bukanlah respons yang diharapkan oleh semua pihak. Meskipun demikian, Iran telah bersumpah melakukan pembalasan yang setimpal dengan kerugian dan kehilangan yang dirasakan. Iran bersumpah untuk melakukan tindakan pembalasan (act of reprisal) kepada 35 target strategis yang dapat dijangkau Angkatan Bersenjata Iran.

Tekad Iran dalam melakukan pembalasan terhadap AS merupakan hal yang perlu dicermati, apakah pembalasan ini akan menjadi momen yang menentukan terjadinya perang terbuka, perang proxy, atau pembunuhan kepada target (high-value targeted killing) bernilai tinggi seperti halnya yang dilakukan AS terhadap Jenderal Soleimani.

Kemungkinan terjadinya perang terbuka (all-out war) antara Iran dan AS diperkirakan merupakan pilihan yang paling akhir. Meskipun Iran telah meluncurkan sejumlah peluru kendali (rudal) ke pangkalan militer AS di Irak, tampaknya arah menuju perang yang lebih besar belum terlihat. Hal ini terlihat dari pidato Presiden Donald Trump setelah serangan rudal Iran yang menyatakan bahwa Iran mundur (stand down) untuk melakukan pembalasan yang lebih hebat.

Beberapa saat sebelumnya Wakil Presiden AS, Mike Pence juga menyatakan bahwa informasi intelijen yang didapat AS mengindikasikan bahwa Iran mengirimkan pesan kepada milisi Pro Iran untuk tidak menyerang AS.

Selain itu, secara ekonomi Iran pernah mengalami sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menghambat kemajuan ekonomi dan saat ini masih mengalami embargo dari AS dan berbagai negara sekutunya karena program pengayaan Uranium untuk pengembangan senjata nuklir. Besar kemungkinan, Iran tidak akan siap dengan perang terbuka yang akan menguras sumber daya. Karena embargo dan sanksi tersebut pulalah, Iran diyakini tertinggal dari sisi teknologi militer.

Sebagian besar arsenal Iran saat ini berasal dari era Perang Dingin dengan kombinasi teknologi berasal dari blok Barat maupun Blok Timur. Namun, Iran memiliki kemampuan luar biasa dalam memproduksi peralatan militer secara mandiri yang tidak bisa dianggap remeh. Belajar dari embargo, Iran memiliki kemampuan hebat dalam merawat alutsista (alat utama sistem senjata) dengan kemampuan sendiri dan dapat membuat berbagai alutsista tersebut tetap operasional.

Meski Iran saat ini memiliki keterbatasan dalam melancarkan perang terbuka melawan AS, tidak begitu halnya dalam kemampuan melakukan perang terbatas secara proksi (proxy war). Kemampuan Iran dalam melakukan perang non-konvensional (unconventional warfare) merupakan keahlian dari Pasukan Quds, sayap eksternal dari Korps Garda Revolusioner Islam.

Pasukan Quds yang kemarin dipimpin oleh Jenderal Soleimani inilah yang diyakini oleh pihak barat memiliki kaitan dengan kelompok paramiliter di Timur Tengah, misalnya di Yaman dan Suriah. The Washington Post dalam kolom analisisnya pada 3 Januari lalu menulis bahwa kekuatan proksi Iran di Timur Tengah diperankan oleh Pasukan Quds untuk menjalankan kebijakan ekspansionis regional dengan memberikan dukungan kepada banyak kelompok Shiah di kawasan tersebut.

Dukungan dan keterlibatan Pasukan Quds kepada kelompok Shiah tersebut diyakini berkaitan dengan teokrasi Shiah yang ingin mengekspor revolusi ala Iran. Alasan inilah yang juga digunakan oleh Presiden Trump untuk memerintahkan pembunuhan kepada Jenderal Soleimani yang dianggap sebagai mastermind dalam peperangan asimetrik di kawasan dan berbagai plot melawan AS.

Pembunuhan seperti halnya yang dilakukan AS kepada Jenderal Soleimani adalah yang paling memungkinkan dilakukan oleh Iran. Pembalasan dengan cara tit for tat kepada target yang dianggap bernilai tinggi dari AS tidak akan menguras sumber daya dan sangat realistis dilakukan Iran.

Iran mungkin akan menunggu waktu yang tepat untuk membalaskan dendamnya sambil menyemai nasionalisme dan dukungan kepada pemerintah sebagai dampak yang muncul dari terbunuhnya Jenderal Soleimani. Apabila pembunuhan bertarget ini merupakan cara yang dilakukan oleh Iran, maka ini merupakan situasi yang membahayakan bagi high-profile person AS seperti Panglima Angkatan Bersenjata, diplomat dan para Duta Besar yang mewakili AS, khususnya di Timur Tengah.

Waktulah yang akan membuktikan manakah respons yang akan dilakukan oleh Iran atas kematian Jenderal Soleimani. Sementara itu, harapan turunnya ketegangan (de-escalation) dan konflik antarnegara dan antaraktor di kawasan Timur Tengah tampaknya semakin jauh seiring dengan api konflik yang terus pula terpercik.

Mokhamad Luthfi peneliti Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian, dosen Keamanan Internasional Prodi Hubungan Internasional Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta