.webp)
"Kita ingin adanya payung hukum atau legalitas ojol. Agar status kita jelas menjadi salah satu bagian dari sarana transportasi umum. Pemerintah agar bisa mendorong DPR RI merevisi UU 22," ujar Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono, di depan Kemenhub, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).
Menurutnya, para driver, khususnya yang dari daerah ingin besaran tarif dalam Keputusan Menteri 348 tahun 2019 dievaluasi. Para driver meminta tarif disesuaikan per provinsi bukan per zona seperti dalam Kepmen 348 yang mengatur Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kedua kita temen-temen daerah ini ingin tarif diberikan ke provinsi. Keputusan Menteri 348 diatur zonasi setelah berbulan diterapkan temen-temen ingin zonasi diubah jadi per provinsi bukan lagi per zonasi. Itulah yang kita tuntut," katanya.
Igun menyebut setiap provinsi kemampuan daya beli masyarakat itu berbeda-beda. Menurutnya, selama ini banyak keluhan dari penumpang maupun driver di daerah.
"Kan ini uji coba dan sosialisasi juga kan banyak daerah yang belum diterapkan setelah 6 bulan lebih tarif zonasi banyak keberatan, banyak nilai tarif yang kurang pas," katanya.
"Temen-temen mau zonasi provinsi bukan zonasi 1, 2, 3. Jadi akan akomodir provinsi," lanjut dia.
Tonton video Sempat Panas di Balai Kota, Massa Kontra Anies Lanjut Aksi di Patung Kuda:
(fas/fdn)
