Panggil Kepsek Soal Siswi Tak Berjilbab Diteror, Ini Evaluasi Disdik

Foto: SMA Negeri 1 Gemolong Sragen (Andika Tarmy/detikcom)

Sragen - Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah VI Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Tengah, telah memanggil pihak sekolah terkait kasus teror kepada siswi yang tidak menggunakan jilbab di SMA Negeri 1 Gemolong, Sragen. Ada sejumlah catatan dari Disdik Jateng untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang.

"Kemarin sudah kita undang, baik kepala sekolah, wakil, pembina rohis, guru BK dan guru agama. Kita tanya terkait bagaimana metode kegiatannya di situ. Tujuan kita adalah mencari formulasi yang mungkin kurang pas, agar bisa kita benahi," ujar Kepala KCD Wilayah VI, Eris Yunianto, dihubungi detikcom, Senin (13/1/2020).

Eris menyebut pihaknya sudah meminta pihak sekolah untuk membenahi standard operation procedure (SOP) kegiatan siswa, termasuk kerohanian Islam (rohis).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita minta formulanya. Harus ada SOP antisipasi, misalnya ketiga kegiatan di luar jam pembelajaran. Misal Sabtu libur kok ada kegiatan, siapa yang ngawal, siapa yang mendampingi. Ini perlu ditata," tambahnya.

Eris juga menyoroti soal masjid sekolah yang selama ini digunakan bersama-sama dengan masyarakat. Akses yang terbuka bagi pihak luar ini juga menjadi kendala bagi sekolah untuk melakukan pengawasan.

Selama ini, kata Eris, pembicara-pembicara di masjid didatangkan tanpa koordinasi dengan pihak sekolah. Sehingga Eris merasa perlu ada batasan yang jelas agar tidak tumpang tindih dengan kegiatan sekolah.

"Saya sudah minta kejelasan, kapan digunakan untuk sekolah, kapan untuk masyarakat. Supaya ada border, bukan berarti pengin membatasi, tapi diperjelas saja. Masyarakat ketika menghadirkan para pihak disesuaikan dengan kepentingan sekolah. Sekolah ketika menggunakan masjid diatur waktunya jangan bersamaan dengan kegiatan yang sifatnya dengan masyarakat," urai Eris.

Eris juga sudah meminta sekolah untuk mengawasi pembicara-pembicara yang didatangkan ke sekolah. Dia minta sekolah memberikan perhatian khusus soal ini.

"Masih banyak sebenarnya evaluasi dari kami, namun tidak seluruhnya bisa kami ungkap ke media. Yang jelas kami ingin menghadirkan ekosistem sekolah yang mengakomodir kebhinnekaan. Akan kita lindungi anak-anak supaya mereka tetap memperoleh haknya, baik yang kemarin melakukan (teror), maupun korbannya," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Ganjar mengaku mendapat laporan soal adanya siswi yang diteror via WhatsApp karena tak berjilbab. Laporan ini dia ceritakan Ganjar lewat akun Facebooknya.

"Banyak yg tanya kepd sy soal teror WA ke siswi tak berjilbab di SMA 1 Gemolong Sragen. Dinas P&K Prov bsk pg akan klarifikasi ke sekolah. Mari kita hormati & saling belajar dg baik, tidak memaksa apalagi meneror. Saya akan ajak bicara siswa, guru & ortu," tulis Ganjar melalui akun Facebook pribadinya, seperti dikutip detikcom, Kamis (9/1).