Ke Kemenko Polhukam, Aliansi Nelayan Siap Berlayar ke Natuna 'Usir' China

Foto: Ketua Aliansi Nelayan Indonesia, Riyono (Kadek Melda Luxiana/detikcom)

Jakarta - Aliansi Nelayan Indonesia menyambangi Kemenko Polhukam. Mereka menyampaikan kesiapan kapal-kapal Indonesia yang akan berlayar ke Laut Natuna.

Ketua Aliansi Nelayan Indonesia, Riyono, mengatakan pihaknya ikut rapat bersama sejumlah lembaga yang juga diundang di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (13/1/2020). Total ada sekitar 41 lembaga yang diundang dalam rapat mulai dari KKP, Bakamla, Angkatan Laut hingga Pertamina dan DPRD Natuna juga pemerintah Kepulauan Riau.

Nelayan yang siap berangkat ke Natuna itu berasal dari sejumlah wilayah di Indonesia. Dari kawasan Pantura, ada nelayan Rembang hingga Pati yang menyatakan kesediaan melaut ke Natuna.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertama kita mulai dari Rembang, kemudian dari Pati, kemudian dari Tegal, kemudian dari Batang, ini yang paling siap," jelas Riyono.

Dalam rapat tersebut Riyono menyampaikan data kapal yang siap berangkat ke Natuna. Menurutnya, nelayan-nelayan siap berangkat ke Natuna.

"Sudah kita sampaikan hasil rapat kemarin tanggal 6 ya kita penuhi hari ini, ada 447 kapal yang siap, kemudian yang kita utamakan yang 177 kapal yang diatas 100 gross ton. Yang kita siap itu kapal di atas 60 gross ton yang kita sampaikan datanya ke pemerintah dan itu kami perlu komitmen bahwa temen-temen siap untuk berangkat," jelas Riyono.

Riyono mengaku pihaknya saat ini menunggu kesiapan dari pemerintah. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi seperti perizinan SIUP. "Kemudian yang kedua ini adalah misi Merah Putih, misi nasionalisme sebagai anak bangsa. Kemudian BBM, yang tadi belum selesai itu BBM, kira-kira Pertamina siap nggak menyediakan BBM yang usulan KKP adalah ya berangkat ke Natuna itu diberikan BBM subsidi," jelas Riyono.

Menurut Riyono, pemerintah masih belum menyepakati harga BBM subsidi untuk nelayan yang berangkat ke Natuna dan tengah mengkoordinasikannya. Nelayan juga meminta jaminan pasar saat menjual hasil tangkapan di Natuna. Selain itu, nelayan juga meminta jaminan pengawalan dari pihak keamanan laut di Natuna.

"Dan mereka siap mengamankan temen-temen nelayan yang berangkat ke sana, sehingga ini memberikan kepastian kepada kami bahwa temen-temen yang berangkat ke sana itu dilindungi," jelas Riyono.

Terkait kabar penolakan nelayan Natuna terhadap nelayan Pantura, Riyono menyebut ada unsur provokatif karena nelayan Natuna belum tahu misi sesungguhnya dari kebijakan ini. Dia menegaskan nelayan Pantura siap berkolaborasi dengan nelayan Natuna.

"Prinsipnya temen-temen Pantura siap untuk berkolaborasi dengan nelayan sana karena nelayan di Natuna kecil-kecil masalahnya, nggak mungkin mereka secara teknis untuk bisa masuk ke pantai laut Natuna Utara yang statusnya adalah laut dalam. Kapal mereka pada di bawah 30 gross ton, kan nggak mungkin. Ini yang kita dorong nanti, saya berbagi ilmu dengan temen-temen," sebut Riyono.

Riyono menjelaskan banyak kapal nelayan Natuna yang terbatas untuk melaut di ZEE Indonesia. Kedatangan nelayan Pantura ke ZEEI di Natuna menurutnya untuk mengusir nelayan China.

"Karena kalau (kapal) di bawah 30 gross ton dan di bawah 12 mill itu kan kewenangannya temen-temen Natuna, kalau di atas itu masuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia mereka kan ndak mampu, bukan nggak mampunya mereka nggak mau, tapi mereka keterbatasan kapalnya," jelas Riyono.

Halaman 1 2

Selanjutnya