.webp)
Komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri ini menilai jabatan untuk keluarga Gubernur dan Sekda itu tak masalah jika memenuhi syarat sebagai ASN, namun jika pengangkatan itu tidak memenuhi syarat dan rekam jejak yang baik, maka patut diduga ada unsur nepotisme.
"Jika memenuhi syarat, sebagai ASN tentu dia berhak atas posisi-posisi yang memang bisa diisi. Tetapi kalau tidak, patut diduga ini nepotisme dan Gubernur memanfaatkan jabatan serta kewenangan yang dimilikinya untuk menempatkan kerabatnya pada jabatan yang tidak sepatutnya diduduki," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas kepada wartawan, Senin (13/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Yaqut, tak pantas keluarga Gubernur dan Sekda Riau menduduki jabatan di pemprov jika tidak memenuhi syarat atau ada ASN lain yang lebih berprestasi. Politikus PKB itu pun meminta Pemprov Riau membuka dasar-dasar penilaian penempatan jabatan tersebut secara transparan.
"Solusinya, Pemprov Riau harus transparan dan membuka ke publik dasar-dasar penilaian penempatan seseorang pada jabatan tertentu, termasuk kerabat gubernur. Bukan hanya disampaikan bahwa para kerabat tersebut telah memenuhi syarat," ujar Yaqut.
"Ini mungkin agak merepotkan, tetapi baik untuk menjawab dugaan-dugaan yang berkembang di masyarakat," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, pelantikan keluarga Gubernur Riau Syamsuar dan Sekda Riau Yan Prana Jaya menjadi pejabat di lingkungan Pemprov Riau menuai kritik. Prosedur pengangkatan para pejabat itu juga dipertanyakan sejak awal.
Pelantikan keluarga Gubernur Riau Syamsuar dilaksanakan pada Selasa (7/1) lalu. Dalam pelantikan eselon III dan IV itu diketahui adanya menantu Gubernur Riau, Tika Rahmi Syahfitri, yang menjabat sebagai Kasubag Retribusi Bapenda Riau.
Sedangkan keluarga Sekda Riau Yan Prana yang diangkat menjadi pejabat adalah kakak kandungnya Prasurya Darma sebagai Sekretaris Dinas Sosial Riau. Selain itu, adik kandung Yan Prana, Dedi Herman menjabat Kabid Operasi Satpol PP Riau.
Halaman 2 dari 2
