"Saya nyatakan harus kita hadirkan nelayan kita," ujar Hikmahanto Juwana, dalam diskusi 'Jalan Keluar Sengketa Natuna', di Resto Tjikini Lima, Jl Cikini 1, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).
Hikmahanto menyebut, kemampuan nelayan dalam menangkap ikan di area ZEE perlu ditingkatkan. Serta menurutnya, pemerintah juga perlu melengkapi kapal nelayan agar kuat berlayar di Natuna.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Direktur Imparsial dan Ketua Hubungan Kelembagaan DPP IKADIN Al Araf, justru tidak setuju dengan pengiriman nelayan ke Natuna. Menurutnya, saat ini pemerihtah perlu memastikan pembangunan ekonomi dan budaya di Natuna.
"Saya cenderung kurang setuju, terkait pengiriman nelayan-nelayan dari luar untuk masuk ke dalam Natuna," ujar Al Araf.
"Bukan nggak setuju, maksud saya, saya lebih setuju kalau kemudian dalam penyelesaian persoalan seperti ini harusnya yang lebih dibangun bagaimana pemerintah memastikan pembangunan ekonomi sosial dan budaya Natuna," sambungnya.
Al Araf mengatakan, persoalan konflik perbatasan kerap diperhatikan dalam kapasitas pertahanan. Namun, Al Araf beranggapan ekonimi dan sosial perlu diperhatikan.
"Orang sering kali, diskursus tentang konflik di perbatasan sering kali di dua level kapasitas petahanan dan hubungan luar negeri. Padahal dalam level tetentu, bagian ekonomis sosial budaya masyarakat juga penting," tuturnya.
Simak video Buntut Kasus Natuna, Mahfud Ingin Rampingkan UU Pengamanan Laut:
(dwia/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini