Jakarta - Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan mengatakan tidak ada konflik dalam pelaksanaan program
naturalisasi dan
normalisasi Sungai Ciliwung. Baik naturalisasi maupun normalisasi sungai merupakan program pencegahan banjir di Jakarta.
"Saya juga dengan Pak Basuki (Menteri PUPR
Basuki Hadimuljono) (bertemu), semua program akan kita saling
support, dan beliau juga sampaikan mana-mana yang naturalisasi, kami bantu. Mana-mana yang normalisasi, kami bantu. Jadi nggak ada itu yang namanya dikonflikkan di kita," ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (8/1/2020).
Diketahui, konsep normalisasi sungai dicetuskan saat Joko Widodo (
Jokowi) menjadi Gubernur DKI Jakarta. Normalisasi sungai adalah upaya meningkatkan kapasitas sungai agar bisa menampung lebih banyak debit air. Lewat konsep ini, sungai akan dilebarkan dan pada bagian tepi dipasang beton (
sheetpile).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara naturalisasi sungai tidak menggunakan beton. Naturalisasi adalah upaya mengembalikan fungsi sungai seperti aslinya.
Anies mengaku tidak ada perdebatan antara normalisasi dan naturalisasi. Dia mengatakan
Pemprov DKI dengan Kementerian PUPR saling dukung dan berkolaborasi. Dia mengatakan bersama Basuki telah bertemu dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (
BBWSCC) pada Rabu (8/1) kemarin.
"Sama (tujuan naturalisasi dan normalisasi). Maka itu, kalau hal kompleks dijadikan
headline, sering kali kan tidak seluruh kosa kata masuk. Kita kolaboratif kok," kata Anies.
Saat ditanya tentang pembebasan lahan untuk
normalisasi Ciliwung, Anies memilih menggunakan kata 'pelebaran'. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki juga sepakat program normalisasi maupun naturalisasi perlu dilakukan pelebaran sungai.
"Yang pelebaran, (konsep) netral tuh. Pelebaran sungai. Kita akan lakukan pembayaran, Ini juga kita siapkan dasar hukum supaya kuat," ucap Anies.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
