Kunjungan Jokowi ke Natuna Dinilai untuk Kirim Sinyal ke China

Jokowi saat mengunjungi Natuna. (Dok. Biro Pers Setpres)

Karawang - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, hari ini. Pakar politik internasional Obsatar Sinaga menilai kunjungan Jokowi untuk memberi sinyal ke China.

"Presiden ingin menunjukkan kepada China jika sikap Indonesia tegas terhadap urusan Natuna," kata Obsatar saat ditemui seusai MoU antara Universitas Buana Perjuangan Karawang dan Universitas Widyatama, Rabu (8/1/2020).

Rektor Universitas Widyatama itu menilai kunjungan Jokowi bakal berdampak pada persoalan Natuna. Sebab, dengan kunjungan itu, China dan masyarakat dunia diberi pesan bahwa Natuna adalah wilayah Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Natuna telah masuk zona ekonomi eksklusif Indonesia. Berarti sudah disepakati secara internasional," kata Obsatar.

Adapun anggapan China jika perairan Natuna masuk Nine Dash Line, Obsatar menilai klaim itu lemah. Nine Dash Line adalah zona sejauh 2 juta kilometer persegi yang membentang hingga perairan Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Natuna.

"Kalau benar China punya hak tradisional, hanya nelayan yang datang. Tapi ini kan ada guard atau pasukan. Itu menyalahi aturan," tegas Obsatar.

Obsatar menilai, selain memberi sinyal, kedatangan Jokowi perlu disikapi dengan lebih tegas. Termasuk menenggelamkan kapal.

"Saya sangat setuju langkah Bu Susi (Susi Pudjiastuti), tenggelamkan kapal asing, termasuk kapal nelayan China yang masuk ke Natuna," tutur Obsatar.

Pakar politik internasional Obsatar Sinaga. (Luthfiana Awaluddin/detikcom)

Simak Video "Jokowi ke Natuna Ingin Pastikan Hak Berdaulat RI"

Dalam kesempatan itu, Obsatar juga berbicara soal hubungan Iran dan Amerika Serikat (AS) yang memanas. Dia mengimbau masyarakat agar tenang karena konflik AS-Iran tak akan memicu perang dunia ketiga.

"Tidak akan ada perang dunia ketiga akibat pembunuhan Jenderal Iran oleh Amerika. Itu kekhawatiran berlebihan," kata Obsatar.

Dia menilai, jika AS memicu perang dunia ketiga pecah, Negeri Paman Sam tersebut akan kelimpungan atas embargo ekonomi yang dilakukan negara-negara lain. Dia yakin banyak negara, termasuk Indonesia, akan meredam konflik kedua negara tersebut.

"Dalam konstitusinya, Indonesia berprinsip cinta damai, menjunjung kemerdekaan dan mendahulukan perdamaian. Indonesia bersama negara lain akan menolak perang melalui PBB," tutur guru besar politik internasional Unpad ini.

Obsatar menyarankan agar Indonesia menjadi negara pelopor yang menolak perang. "Pemerintah harus berani menolak melalui PBB. Sebab, jika tindakan Amerika menyerang dan membunuh dengan konsep asimetris dibiarkan, akan berbahaya. Bisa jadi pembenaran dan diikuti negara lain," kata Obsatar.

Halaman 1 2

Selanjutnya