.webp)
"Saya memberikan penghargaan dan respek atas ketegasan pemerintah kita dalam menjaga kedaulatan NKRI. Saya mengikuti statement Presiden Joko Widodo, dan saya pikir sudah cukup tegas. Statement presiden harus diikuti Menkopolhukam dan Menhan untuk tegas menjaga kedaulatan NKRI," kata Syarifuddin dalam keterangannya, Selasa (7/1/2020).
Menurut Syarifuddin, langkah yang diperlukan dalam pelanggaran perairan Natuna oleh China adalah sikap tegas. Pemerintah Indonesia sudah menunjukkan ketegasan itu.
"Kita mengapresiasi karena pemerintah sekarang kompak dan sudah ada instruksi langsung dari Presiden bahwa (Indonesia) harus tegas dan tidak kompromi. Menko Polhukam juga sudah menyatakan diplomasi bukan berarti negosiasi. Saya pikir sikap pemerintah itu sudah bagus," ujar politisi Partai Demokrat ini.
Syarifuddin mengingatkan tidak perlu khawatir dengan sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap China akan berimplikasi secara ekonomi. Jika ada implikasi pada ekonomi Indonesia, menurutnya, implikasi ini adalah risiko dalam menjaga kedaulatan NKRI.
"China hanya investor nomor 3 di Indonesia. China pasti membutuhkan Indonesia. Jadi tidak usah khawatir tentang implikasi ekonomi. Karena itu kita harus betul-betul tegas dan tidak ada negosiasi. Kita hanya menginginkan China mentaati Unclos (Unitied Nations Convention on the Law of the Sea/konvensi PBB tentang Hukum Laut) yang sudah diratifikasi bersama," jelasnya.
Pemerintah, lanjut Syarifuddin, bisa melakukan langkah apapun termasuk meninjau kembali investasi China di Indonesia. Namun langkah itu bisa diambil setelah melihat respons dari pemerintah China.
"Kalau China masih tetap pada pendiriannya yang tidak menghargai kedaulatan NKRI, tidak menghargai kesepakatan Unclos, kita bisa mengambil langkah apapun meski berimplikasi pada ekonomi. Saya pikir bisa saja kita meninjau investasi China di Indonesia kalau memang China tidak ada respons. Perlu tindakan yang betul-betul tegas dari pemerintah kita. Ini juga menjadi pelajaran untuk China," tegasnya
Dia mengungkapkan kasus Natuna ini mengingatkan pada kasus Ambalat tahun 2005-2006. Pada saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhyono mengambil sikap tegas dan tidak ada kompromi. Bahkan Presiden SBY sempat berada di kapal perang di perairan Ambalat.
"Sikap tegas SBY berhasil. Malaysia merespon dengan menyelesaikan kasus ambalat melalui saluran diplomatik," ujarnya.
Begitu pun dengan kasus Natuna ini. China harus merespons sikap tegas pemerintah Indonesia.
"Kita juga ingin supaya menyelesaikan melalui saluran diplomatik. Kita serahkan kepada Menteri Luar Negeri. Tapi sengketa perairan internasional memang diatur Mahkamah Internasional. Memang perlu dibuka saluran diplomasi ke Mahkamah Internasional sebagai penjajakan. Di laut China Selatan, China memang menjadi persoalan di antara negara-negara yang terlibat seperti Vietnam, Malaysia, dan sekarang Indonesia," jelasnya.
Alasan Indonesia Tak Akan Pakai Pendekatan Militer di Natuna:
(mul/mpr)
