Jubir Prabowo: Yang Dilanggar di Natuna Hak Berdaulat, Bukan Kedaulatan

Jakarta - Persoalan perairan Natuna dengan China mencuatkan sikap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Menhan memberikan penjelasan mengenai kewenangan Kemhan untuk persoalan itu.

"Apa yang terjadi di Natuna utara tersebut adalah pelanggaran hak berdaulat. Jadi bukan pelanggaran kedaulatan teritorial Indonesia," ucap Dahnil di kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020).

Baca juga: Hikmahanto: Coast Guard China Tak Masuki Wilayah Kedaulatan Indonesia

"Bedanya apa? Bedanya adalah kedaulatan itu kalau yang dilanggar kedaulatan itu yang dilanggar kedaulatan teritorial kita. Kemudian kalau hak berdaulat itu yang dilanggar oleh Coast Guard Tiongkok dan nelayan Tiongkok adalah hak berdaulat kita terkait zona ekonomi eksklusif yang itu sudah diakui oleh hukum laut PBB dan China adalah bagian itu. Artinya mereka melanggar hak berdaulat kita. Hak berdaulat kita itu artinya kita punya hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi ekonomi di daerah itu. Kalau ada negara lain yang masuk ke daerah itu dan memanfaatkan harus izin ke kita," imbuh Dahnil panjang lebar.

Tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia disebut Dahnil adalah berupa pengusiran. Langkah itu disebutnya ada pada Badan Keamanan Laut (Bakamla), Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Lalu kita militer bagaimana? Pihak Kemhan seperti apa? Tentu kita berkoordinasi patroli, KRI-KRI kita tidak dalam posisi menindak mereka, tapi berpatroli bersiap-siap apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, juga tidak dalam posisi melakukan tindakan. Yang melakukan tindakan siapa? Ya Bakamla, KKP, polisi," ucap Dahnil.

Baca juga: Hikmahanto Ungkap 3 Pesan Ketegasan Jokowi Soal Natuna Utara

"Beda kalau yang dilanggar adalah teritorial kita atau yang disebut dengan kedaulatan kita. Saya ingin meluruskan publik supaya paham betul bedanya daerah berkedaulatan dan hak berdaulat. Karena itu akan membuat perbedaan bagaimana kebijakan dan tindakan pemerintah," imbuhnya.

Situasi keamanan di Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), sempat memanas setelah kapal coast guard China menerobos teritorial Indonesia. China juga mengklaim Laut Natuna bagian dari wilayah mereka dengan 9 garis putus-putus.

Kapal-kapal penangkap ikan berbendera China juga disebut masih berada di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna utara. Ada lima KRI yang dikerahkan untuk mengawasi pergerakan kapal-kapal China. (dhn/fjp)