PAN: Prabowo Konsisten, Mendarah Daging NKRI-nya

Natuna - Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto soal sikap 'cool' terkait kapal-kapal China melanggar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di laut Natuna menjadi sorotan. PAN menilai Prabowo adalah orang yang konsisten dan tegas soal kedaulatan NKRI.

"Saya pribadi masih percaya Mas Prabowo konsisten bersikap tegas soal kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. Prabowo yang saya kenal itu sangat 'mendarah-daging' ke-NKRI-annya," kata Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo, kepada wartawan, Sabtu (4/1/2020).

Baca juga: Kabar Terkini soal Natuna

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan kapal-kapal nelayan China juga pernah masuk ke Laut Natuna saat Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menjabat Panglima TNI. Dia mengatakan saat itu pemerintah langsung mengambil tindakan.

"Seingat saya masuknya kapal nelayan China ke wilayah laut Indonesia dulu juga pernah terjadi, ketika mas Gatot menjadi Panglima TNI. Kalau tidak salah waktu itu langsung ditindak. Namun tindakan sporadis memang terkadang tidak cukup," ujarnya.

Dradjad menilai bisa saja ada langkah lain yang dilakukan oleh pemerintah secara senyap untuk mengatasi masalah di Laut Natuna. Menurutnya, langkah-langkah tersebut memang tidak boleh dipublikasikan.

"Jadi bukan tidak mungkin Menhan Prabowo bersama para menteri lain di jajaran Polhukam, termasuk Kepala BIN, menggunakan cara lain agar bisa mencegah intrusi kapal China dan negara lain secara lebih efektif," tuturnya.

"Saya pernah menjadi Ketua DISK di BIN. Berdasarkan pengalaman saya, biasanya K/L terkait sudah bergerak mengatasi intrusi semacam ini dan sering kali, gerakan atau tindakan di bidang hankam itu justru tidak boleh dipublikasikan," sambung Dradjad.

Menlu Retno Marsudi sebelumnya mengatakan pemerintah Indonesia akan mengambil langkah tegas terkait Laut Natuna yang diklaim China sebagai teritorial mereka. Retno menegaskan kapal China telah melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI. Pemerintah menegaskan tidak mengakui klaim sepihak China dengan 9 garis putus-putus yang mereka buat sendiri.

Indonesia menyatakan sikap ini berdasar pada Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut pada tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) dan putusan Pengadilan Arbitrase Laut China Selatan untuk menyelesaikan sengketa Filipina vs China (South China Sea Tribunal) tahun 2016.

Atas polemik masuknya kapal-kapal China di Natuna, Prabowo kemudian menyampaikan sikapnya. Dia menegaskan ada upaya diplomasi untuk penanganan klaim China atas Natuna.

"Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," kata Prabowo di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jl MH Thamrin, Jakpus, Jumat (3/1).

"Kita cool (tenang) saja. Kita santai kok ya," tutur Prabowo.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Menhan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak pun telah menjelaskan maksud pernyataan Prabowo. Dia menegaskan upaya diplomasi merupakan jalan damai sebagai prinsip pertahanan.

"Sesuai dengan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak dan prinsip pertahanan kita yang defensif bukan ofensif. Maka penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip di atas. Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan," ujar Dahnil, Sabtu (4/1).

Namun, ucapan Prabowo itu tetap disorot, salah satunya oleh PKS yang dulu mengusung Prabowo saat Pilpres 2019. PKS meminta Prabowo tak lembek terhadap China.

"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujar juru bicara PKS, Muhammad Kholid, dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1).