"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujar juru bicara PKS, Muhammad Kholid, dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2020).
PKS sambung Kholid mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang memprotes keras China. China mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di laut Natuna.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Respons tegas Menlu dengan mengirim nota protes ke pemerintah China dinilai PKS sebagai komitmen serius pemerintah Indonesia menjaga kedaulatan wilayah negara.
Menurut Kholid, sikap politik luar negeri Indonesia jelas terkait klaim ZEE di wilayah Laut Natuna dan Laut Tiongkok Selatan. Indonesia berpegang teguh kepada hukum Internasional dalam UNCLOS 1982 dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut Tiongkok Selatan.
"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas. Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia," paparnya.
Baca juga: Kapal China ke Natuna, TNI Bersiaga |
Menhan Prabowo sebelumnya menegaskan upaya diplomasi untuk penanganan klaim China atas Natuna.
"Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," kata Prabowo di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jl MH Thamrin, Jakpus, Jumat (3/1).
"Kita cool (tenang) saja. Kita santai kok ya," tutur Prabowo.
Soal pernyataan Prabowo, Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-Lembaga Menhan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan upaya diplomasi merupakan jalan damai sebagai prinsip pertahanan.
"Sesuai dengan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak dan prinsip pertahanan kita yang defensif bukan ofensif. Maka penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip di atas. Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan," ujar Dahnil, Sabtu (4/1).
Dahnil menjelaskan, langkah damai bukan berarti tidak bersikap tegas. Langkah damai disebut sebagai jalur diplomasi.
"Secara resmi Menhan Prabowo menyepakati langkah damai yang sedang dibahas dan disampaikan kepada publik siang tadi (kemarin) di Kemenko Polhukam," ujarnya.
Simak Video "Kapal China ke Natuna, TNI Bersiaga"
(fdn/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini