"Saya minta kepada Pak Menhan agar sistem itu segera diintegrasikan sehingga segala sesuatu yang sifatnya cegah dini kita harus bangun yang canggih untuk mengawasi perairan Indonesia agar mendeteksi lebih dini kapal-kapal asing yang masuk dan melakukan kegiatan di perairan Indonesia," kata Kharis kepada wartawan, Sabtu (4/1/2020).
Dia mengatakan pemerintah seharusnya bukan sekadar protes atas manuver kapal-kapal China. Menurutnya, Indonesia harus berani melakukan tindakan tegas dan terukur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya berharap semua pemerintah kompak dalam menghadapi masalah ini," sambungnya.
Sebelumnya, China terus berkeras pihaknya tidak melanggar teritorial negara lain dan merasa bagian Perairan Natuna yang dilewati kapalnya adalah teritorial China. Menlu Retno Marsudi menegaskan tidak akan mengakui klaim sepihak tersebut.
"Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Retno di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).
Sementara itu, TNI pun melaksanakan operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaran di kawasan tersebut. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya Yudo Margono, mengatakan operasi siaga tempur dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan Alutsista yang sudah digelar, yaitu tiga KRI dan satu pesawat intai maritim serta satu pesawat Boeing TNI AU. Dua KRI lagi masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna.
Simak Video "Menhan Prabowo Sambangi Mahfud Md, Bahas Apa?"
(haf/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini