Silang Pendapat Anies dengan Jokowi-Basuki, Komisi II: Jangan Saling Ngotot

Yaqut Cholil Qoumas (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan silang pendapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait penyebab dan penanganan banjir di DKI Jakarta. Komisi II DPR meminta semua pihak tak saling berdebat dan memaksakan pendapatnya.

"Jika ada perbedaan cara penanganan antara pemerintah pusat dan Gubernur, tidak usahlah perbedaan itu dimunculkan melalui perdebatan. Tapi duduk bersama. Koordinasi. Bukan gubernur mau ngotot dengan caranya, dan pemerintah pusat memaksakan metodenya," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas kepada wartawan, Jumat (3/1/2020).

Menurut Yaqut, penanganan banjir seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat. Politikus PKB itu pun meminta pemerintah pusat dan daerah menurunkan ego dan mencari solusi terbaik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi banjir ini kan tidak diminta ya. Siapa pun pasti tidak menginginkan. Yang bisa dilakukan adalah mengelola dan meminimalisir korban," ujar Yaqut.

"Karena kedua pihak kan pegang data. Orientasikan saja penanganan banjir ini pada kepentingan rakyat, dengan begitu saya yakin ego masing-masing bisa diturunkan sehingga solusi terbaik bisa didapatkan," lanjut dia.

Sebelumnya, Jokowi menyebut salah satu faktor penyebab banjir di Jakarta dan sekitarnya ialah warga membuang sampah sembarangan. Saat ditanya wartawan soal pernyataan Jokowi itu, Anies membandingkan lokasi titik banjir dengan titik curah hujan tinggi berdasarkan data BMKG.

Menurutnya, data itu sesuai. Namun di lokasi-lokasi itu tidak banyak tumpukan sampah. Anies lalu menyinggung banjir di Bandara Halim Perdanakusuma. Banjir sempat menyebabkan penerbangan di Halim dialihkan.

"Tapi kemarin bandaranya tidak bisa berfungsi. Apakah ada sampah di bandara? Rasanya tidak. Tapi Bandara Halim kemarin tidak bisa digunakan," kata Anies di Kampung Pulo, Kamis (2/1).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya juga kecewa lantaran normalisasi Kali Ciliwung baru ditangani 16 dari 33 km yang akhirnya menyebabkan daerah yang belum dinormalisasi tergenang banjir. Anies punya pendapat berbeda.

"Mohon maaf, Pak Menteri, saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari Selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," jelas Anies, Rabu (1/1).