Dirut BPJS Terjun Langsung Pastikan Layanan JKN Lancar di Awal 2020

Jakarta - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi bahan perbincangan dan sorotan saat ini. Karena sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019, iuran BPJS mengalami kenaikan per 1 Januari 2020 kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Direksi BPJS meninjau ke berbagai kantor cabang di berbagai daerah, salah satunya adalah BPJS KC Tangerang. Dalam kesempatan ini, Direksi BPJS memastikan seluruh implementasi pelayanan administrasi peserta khususnya kemudahan perubahan kelas rawat melalui program perawatan tidak sulit (Praktis) berjalan dengan lancar.

Direktur Utama BPJS, Fachmi Idris saat kunjungannya ke KC Tangerang mengatakan memang pada saat kenaikan iuran ini pastinya banyak masyarakat yang menanyakan kualitas layanan apa saja yang diberikan oleh masyarakat nantinya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita punya komitmen yang ingin kita buktikan ke masyarakat, misalnya bila dirasa berat, kan ada pilihan sesuai kemampuan. Kita juga punya program namanya Praktis (Perawatan Tidak Sulit) di situ kita buka channel bisa datang ke kantor bisa dilihat lewat smartphone, bisa lihat juga di aplikasi mobile JKN, atau kita jemput bola di mobil customer service atau lewat call center," jelas Fachmi saat ditemui detikcom di BPJS KC Tangerang, Kota Tangerang, Kamis (2/1/2020).

Selain itu, kunjungan ini juga dalam rangka implementasi Mobile Customer Service (MCS) serta memastikan petugas BPJS SATU! di rumah sakit dapat lebih optimal memberikan pelayanan pada peserta. Direksi juga memastikan persiapan implementasi komitmen pelayanan khususnya di rumah sakit melalui, ketersediaan antrean elektronik, ketersediaan display jumlah kamar

Pada saat kunjungan ini, Fachmi pun tidak lupa menyapa seluruh masyarakat yang sedang melakukan proses administrasi. Terlihat Fachmi Idris pun berinteraksi dengan berbagai elemen masyarakat yang ada.

"Bapak Ibu siapa yang di sini turun kelas? Saya mau bertanya-tanya," saut Fachmi yang direspons oleh salah satu masyarakat.

Fachmi juga mengungkapkan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 juga menjadi momentum bagi BPJS Kesehatan untuk melakukan percepatan perubahan pada berbagai lini proses bisnis organisasi serta komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta. Dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan, BPJS Kesehatan dituntut untuk melakukan persiapan, baik dari sisi sistem, operasional, regulasi hingga implementasi komitmen peningkatan pelayanan.

"Di hari pertama ini, kami seluruh Direksi keliling di wilayah terdekat, kantor-kantor cabang wilayah Jabodetabek untuk memastikan tidak ada kendala teknis terkait pelayanan. Besok kami akan lanjut untuk cek bagaimana komitmen peningkatan pelayanan khususnya di fasilitas kesehatan. Kami harap semua terkendali," tuturnya.

Fachmi juga mengungkapkan, memasuki tahun ke-7 implementasi Progrram JKN-KIS, pertumbuhan peserta JKN-KIS terus meningkat. Semakin hari makin banyak masyarakat yang memanfaatkan Program JKN-KIS. Besarnya jumlah peserta dan pemanfaatan layanan kesehatan tentu harus diimbangi dengan peningkatan penerimaan iuran.

"Kami akan laksanakan amanat Perpres 75 Tahun 2019, secara good governance. Kami sadar ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas kebijakan tersebut, kami sampaikan mohon maaf dan kami harapkan pengertian kepada masyarakat bahwa upaya yang diambil Pemerintah adalah upaya terbaik agar kemanfaatan Program JKN-KIS terus dirasakan oleh masyarakat," tambah Fachmi.

Sebagai informasi Direksi BPJS Kesehatan turun ke bawah, meninjau kantor cabang BPJS Kesehatan, untuk memastikan pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat di awal tahun 2020 berjalan lancar. Khususnya terkait dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang memuat kebijakan penyesuaian iuran Program JKN-KIS pada 1 Januari 2020. (akn/ega)