.webp)
Mahfud awalnya berbicara tentang tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menunjuknya sebagai Menko Polhukam. Tugas itu antara lain penegakan hukum, pemberantasan korupsi, perlindungan hak asasi manusia dengan penuntasan kasus-kasus HAM masa lalu, dan masalah deradikalisasi.
"Menurut catatan saya, kita atau kami sudah mencoba melakukan langkah-langkah untuk itu. Misalnya ketika kabinet akan dilantik, itu kan yang dikhawatirkan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi adalah pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia. Itu yang dikhawatirkan dan kita semua khawatir. Saya juga khawatir pada waktu itu. Tetapi kita tidak bisa menolak suatu keputusan politik yang dibuat oleh lembaga yang sah, yaitu DPR," kata Mahfud di salah satu restoran di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun dia mengatakan perkembangan terakhir menunjukkan harapan yang lebih baik dalam pemberantasan korupsi. Ada dua hal yang disebutnya memberi harapan tersebut.
Pertama, kata Mahfud, adalah saat Jokowi mengangkat anggota Dewan Pengawas KPK. Mahfud menyebut orang-orang yang diangkat Jokowi merupakan sosok berintegritas.
"Orang-orang yang diangkat oleh Presiden, orang-orang yang secara publik yang dinyatakan integritasnya yang sama sekali tidak diragukan, sehingga orang-orang percaya. Orang seperti Artidjo, Tumpak Hatorangan, Albertina Ho, Harjono, itu lalu satunya Syamsuddin Haris. Itu kan orang-orang yang sangat antikorupsi dan bukan hanya antikorupsi, bersih juga dalam pengalaman jabatannya. Sehingga dia bisa mengarahkan KPK untuk menjadi lebih kuat," ujarnya.
Harapan kedua, kata Mahfud, terletak pada orang-orang yang dipilih sebagai pimpinan KPK. Menurutnya, selama ini pimpinan KPK yang dipilih kerap diragukan saat awal menjabat, namun ternyata kinerjanya baik.
"Ruki dan kawan-kawannya ditemani Erry Riana, Tumpak Hatorangan, itu bagus. Yang berikutnya makin bagus, yang berikutnya makin bagus, termasuk pada saat Agus Rahardjo terpilih 4 tahun lalu, orang ragu 'Ini orang apaan. Ini paket politik yang akan menyebabkan KPK lemah', itu Agus Rahardjo, Saut Situmorang, Basaria Pandjaitan, Alex Marwata, Laode Syarif. Dulu orang underestimate, tapi ternyata kerjanya bagus. Sehingga orang merasa sayang saat mereka akan pergi," tuturnya.
"Sekarang kita ada harapan dengan komposisi yang sekarang ini. Mudah-mudahan juga KPK yang terdiri atas dua lapis sekarang," sambung Mahfud.
Mahfud kemudian bicara soal koordinasinya dengan Jaksa Agung untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Salah satu yang disinggung Mahfud adalah pembubaran TP4 di pusat dan daerah.
"Dalam praktik, berpotensi karena orang-orang berlindung ke TP4 itu. Saya sudah ke Kejaksaan kemarin nggak mau diperiksa lagi. Kejaksaannya juga lalu tidak bertindak kemarin sudah bersama kami, itu kecil. TP4 itu bagus, tapi ada banyak seperti itu bisa membesar-membesar, maka kita bubarkan. Biar profesional, Kejaksaan itu menindak. Yang mencegah itu ada pejabat pengguna anggaran hasilnya. Menjaga bawahannya, moral Kementerian Agama, Menteri Pendidikan, dan seterusnya. Kita bangun sistem yang seperti itu," jelas Mahfud.
Dia juga mengatakan sudah berkoordinasi dengan Polri dalam penegakan hukum. Mahfud mengaku bersyukur memiliki rekan kerja yang baik pada bidang yang dikoordinasikannya.
"Artinya, kami di Kemenko Polhukam itu untuk arahan-arahan pendekatan hukum dan pemberantasan korupsi alhamdulillah kita mencoba berjalan ya dengan skenario yang kita buat berdasarkan prinsip yang dikatakan oleh Presiden. Negara harus hadir, jangan hanya formalitas," ujar Mahfud.
Dia menyebut pemerintah juga bakal menyelesaikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM. Perlindungan HAM juga menjadi salah satu fokus pemerintah.
"Mari kita akhiri perdebatan yang tidak ada ujungnya itu, apa pun. Ke mana arahnya? Yudisial jalan, yang nonyudisial jalan. Karena ada juga penyelesaian politik. Penyelesaian yang sifatnya rekonsiliatif, itu ada di dalam program penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Kita bicara dengan semuanyalah, dengan Jaksa agung, dengan Komnas HAM, dengan LSM sudah, dengan korban-korban juga sudah," ucapnya.
Selain itu, dia menyebut program deradikalisasi terus berjalan. Peristiwa ujaran kebencian dan intoleransi diklaimnya turun 80 persen.
"Presiden juga mengatakan sekarang peristiwa-peristiwa ujaran dan ujaran kebencian yang sifatnya intoleran itu turun 80 persen," sebut Mahfud.
Terakhir, Mahfud mengatakan bakal berkoordinasi lagi dengan pimpinan lembaga yang terkait dengan bidangnya. Dia juga berharap KPK bisa bekerja sama dengan lembaga lain untuk memberantas korupsi besar.
"Kita bersyukur punya KPK. Kita bisa memberantas korupsi dengan begitu hebat. Tapi Anda harus tahu banyak korupsi besar, ribuan laporan tidak tergarap juga. Terakhir saya buat laporan diberitaacarakan juga belum tergarap. Bukan KPK tidak hebat, hebat. Tapi tidak cukup energi untuk melakukan itu sehingga harus berbagi dan yang di tingkat eksekutif Kejaksaan Agung dan kepolisian harus dibangun," pungkasnya.
Dewas KPK Dituduh Berisi Orang Jokowi, Mahfud Md: Namanya Demokrasi
Halaman 2 dari 2
