.webp)
KPK OTT Bupati Kudus
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kompleks kantor Pemkab Kudus, Jumat (26/7/2019) siang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pantauan di lokasi, sejumlah ASN tampak hilir mudik sambil memandangi dua ruangan yang disegel KPK itu. Menurut petugas kebersihan di depan ruang staf khusus Bupati, Wiwin, pukul 10.00 WIB belum ada segel KPK.
"Kemungkinan saat mepet waktu Jumatan (salat Jumat)," kata Wiwin.
Asisten 1 Setda Pemkab Kudus Agus R Satriyo juga mengaku tidak tahu-menahu dengan segel KPK di ruang Sekda.
"Saya tadi pulang Jumatan di Logung. Saya tidak tahu," ungkapnya dengan nada bingung.
Sore harinya, ada acara pisah sambut Kepala Kejakasaan Negeri Kudus di kompleks kantor Pemkab Kudus. Namun yang terlihat hadir hanya Wakil Bupati Kudus M Hartopo. Sedangkan sang bupati, M Tamzil, tak diketahui keberadaannya.
Usai acara, puluhan wartawan segera menghampiri Wabup Kudus M Hartopo. Hartopo tak banyak memberi keterangan soal penggeledahan KPK di Kudus tersebut.
"Waduh saya enggak tahu. Saya belum tahu. Saya tahunya ada kabar dari medsos," kata Hartopo.
Lantas, apakah dia tahu keberadaan Tamzil? Hartopo mengatakan dia tidak tahu keberadaan Tamzil. Dia bertemu Tamzil terakhir pada saat pelepasan haji, Kamis (25/7/2019).
"Saya ketemu terakhir kemarin, pada waktu pelepasan haji kemarin sampai sore ya," ujarnya.
"Terus Jumat pagi tadi saya ada baksos di depan Pendopo Pemkab Kudus. Kunjungan ke dinas-dinas tadi. Setelah selesai, saya Jumatan. Selesai Jumatan saya harus ke sini karena harus nyamperin istri. Ada undangan pisah sambut Kejari ini," tambah dia.
Hartopo mengaku memang jarang koordinasi dengan bupati. "Saya memang jarang koordinasi dengan Pak Bupati. Kadang kalau ada Bupati, saya baru berkomunikasi," akunya.
Lantas, apakah Hartopo mengetahui ruang mana saja di kompleks Setda Pemkab Kudus yang disegel KPK?
"Saya tidak tahu persis. Karena saya harus keliling melanjutkan agenda lainnya. Ada agenda sendiri saya belum tahu persis," ujarnya.
Belakangan diketahui, Tamzil ditangkap KPK di ruang kerjanya. Selain itu KPK juga menyegel rumah dinas Tamzil.
Tamzil diduga menerima suap jual-beli jabatan. Ia diduga menerima suap untuk membayar utang senilai Rp 250 juta. Tamzil dan staf khususnya Agus Soeranto, serta Plt Sekretaris Dinas DPPKAD Kudus Akhmad Sofyan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK.
Telusur, Pantaskah PB Djarum Disebut Eksploitasi Anak? Simak Videonya:
Polemik PB Djarum vs KPAI
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyatakan audisi bulutangkis yang dilakukan PB Djarum adalah ajang eksploitasi anak secara terselubung.
Dari data yang dikumpulkan detikcom, KPAI menyatakan audisi beasiswa bulutangkis yang dilakukan oleh Djarum Foundation pada Minggu 28 Juli 2019 di GOR KONI Bandung, Jawa Barat, sebagai sebuah bentuk kegiatan eksploitasi anak secara terselubung oleh industri rokok.
Menanggapi itu, Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin yang ditemui awak media di GOR Djarum, Jati, Kudus, memberikan penjelasan.
"Tanggapan saya sudah jelas, padat singkat. Bahwa terkait aktivitas promosi rokok itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jadi, publik bisa melihat di lokasi, wartawan juga bisa melihat, termasuk KPAI juga bisa melihat sendiri," kata Yoppy, Rabu (31/7/2019).
Pihaknya mengaku transparan. Yakni tidak adanya satupun promosi nama rokok. Yang ada adalah kegiatan pencarian bibit atlet muda klub bulutangkis, PB Djarum atau Djarum Badminton club.
"Ndak ada kaitannya. Seleksi tetap jalan. Kami juga sudah selalu mengikuti regulasi perizinan kami juga sudah tempuh. Sepanjang itu tidak ada regulasi yang melarang, kami jalankan," ujarnya.
Pihaknya mengakui jika KPAI belum pernah bertemu membahas perihal ini.
"Belum ada. Siap kalau dipanggil. Kami pernah bertemu beberapa bulan yang lalu. Dan sepakat untuk tidak sepakat. Karena persepsi mereka dengan persepsi kami, berbeda," ujarnya.
Menurut Yoppy, jalan keluarnya adalah harus ada pihak yang menjembatani. Karena perbedaan persepsi, kata dia, harus ada pihak yang paham dengan persepsi PB Djarum maupun persepsi KPAI.
"Persepsi Yayasan Lentera Anak dengan Yayasan Djarum atau Djarum Foundation berbeda. Jadi enggak ketemu. Jadi harus ada pihak ketiga yang menengahi ini. Mana yang benar," ungkap dia.
Bagaimana dengan kaus yang dikenakan dalam pencarian bibit tertera tulisan 'Djarum'? pihaknya balik bertanya.
"Brand Djarum, Djarum apa. Brand Djarum itu Djarum Super, ada Djarum LA, apakah Djarum Black, apakah itu brand?" tanya dia kepada media.
Pihaknya menganggap tulisan yang tertera di kaus bukanlah brand rokok. Yang ada, terang dia, tulisan di kaus bagian depan yaitu 'Djarum Badminton Club'.
"Ini adalah nama klub kami, Djarum Foundation, Djarum Badminton Club. Saat ketemu, tolong melihat cermat, kami menyebutnya pelan-pelan 'Djarum Badminton Club, bukan Djarum black, bukan Djarum rokok, klir," jelas Yoppy.
Pihaknya pernah dipertemukan sebelumnya dengan Yayasan Perlindungan Anak, KPAI, dan Kak Seto. Dalam kesempatan itu, pihaknya sudah menjelaskan bahwa apa yang dilakukan itu murni pembibitan atlet, dan tidak ada yang lain.
"Kalau tidak percaya, silakan dilihat. Mereka masuk ke GOR kami, ke semua segmen, masuk ke semua. Kami transparan. Kita murni pembibitan atlet. Tidak ada promosi rokok sekecil apapun," tegas dia.
 Suasana latihan atlet PB Djarum di GOR Djarum, Jati, Kudus. Foto: Akrom Hazami/detikcom |
KPAI sendiri mempermasalahkan hal itu sejak tahun lalu. Sementara PB Djarum melakukan audisi pembibitan secara ramai mulai 2006.
"Jadi jelas, kami tidak pernah nutup-nutupi. Wartawan juga ada di lokasi. Coba sebutin ada promosi rokok? Tidak ada sama sekali, di GOR kami juga tidak ada promosi sama sekali produk rokok. Mereka punya persepsi, itu urusan mereka. Kami tidak mempermasalahkan," ujar Yoppy.
PB Djarum berharap agar KPAI bisa mengerti termasuk siap untuk diajak bertemu. "Ini murni pembibitan atlet," tambah dia.
Yoppy Rosimin di GOR Djarum, Kudus, Senin (9/9/2019) mengatakan, pihaknya memang sering bertemu dengan KPAI sejak 2018 membahas ihwal dugaan eksploitasi anak dalam audisi Umum PB Djarum.
"Jadi kami sudah sering bertemu. Awalnya di 2018 setelah audisi final di Kudus, kami dipanggil KPAI. Kami dianggapnya mengeksploitasi anak. Kami dianggapnya memasang logo. Kami dianggap eksploitasi anak," terang dia.
"Dengan memasang logo Djarum Badminton Club di tubuh anak, dianggap mengeksploitasi anak. Itu kami diskusi. Kami punya pendapat beda dengan KPAI. Bahwa itu bukan produk rokok, itu nama klub kami," imbuhnya.
 Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin. Foto: Akrom Hazami/detikcom |
Para peserta sebagian besar disebutnya mengaku bangga mengenakan kaus bergambar logo klub. Namun karena KPAI tidak membolehkan, maka pihaknya tidak akan memberikan kaus ke peserta audisi. Tapi KPAI dilarang menuntut jika nantinya mereka membeli kaus di toko online mengingat banyak juga kaus berlogo klub Djarum Badminton.
Kemudian KPAI ternyata tidak sepakat. Sehingga PB Djarum bertemu dengan Menkopolhukam selaku Ketua PBSI.
"Di sana (pertemuan itu) tetap tidak ketemu. Mereka (KPAI) mengatakan itu produk tembakau. Brand image-nya. Djarum Foundation adalah nama yayasan kami. Yang bergerak di bidang sosial. Djarum Club yang membidangi bulutangkis," jelasnya.
Lantaran KPAI menerapkan soal undang-undang, akhirnya dia minta izin audisi umum tetap digelar di 2019.
"Kami minta izin audisi digelar 2019. 2020 pamit. Itu intinya. Sudah kami umumkan, pada kaget semua," ujar Yoppy.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan bahwa audisi PB Djarum tetap akan dilanjutkan. Mengingat aktivitas PB Djarum lebih berfokus pada pembinaan atlet. Bukan sebuah kegiatan pengeksploitasian anak.
Itu disampaikannya usai mengecek tempat pembinaan PB Djarum di GOR Djarum, Kudus, Kamis (12/9/2019).
"Tidak ada hubungannya. Djarum adalah rokok. Djarum itu banyak kan foundationnya. Semua ada ikatan Djarum Foundation itu," kata Moeldoko.
"Setelah tadi malam saya berdiskusi, ini bagian dari apa yang saat ini pemerintah lakukan, persiapkan dalam rangka membangun talenta manajemen strategi atau talent management national, yang telah saat ini disiapkan Presiden. Tenyata Djarum sudah melakukan itu, untuk itulah saya kirim tim ke sini," ujarnya lagi.
Moeldoko melihat bahwa aktivitas di PB Djarum adalah aktivitas olahraga bulutangkis anak-anak agar menjadi juara. "Saya lihat adalah keinginan anak-anak untuk menjadi juara," tambahnya.
Saat disinggung apakah audisi umum PB Djarum dilanjutkan atau diberhentikan, Moeldoko menegaskan audisi umum tetap harus diteruskan. "Oh diteruskan. Dari Djarum Foundation jangan dihentikan," tegasnya.
Terkait KPAI yang menilai audisi itu sama saja mempromosikan merek Djarum yang identik dengan produk rokok.
"Ya nanti saya akan undang itu KPAI. Saya bicara dengan KPAI. Nanti akan saya temuin. Akan bicarakan dengan baik," ujarnya. "Ya jalan terus (audisi umum PB Djarum diteruskan). Kira-kira demikian," imbuh Moeldoko.
Halaman 2 dari 4
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
