Kebumen Termiskin di Jateng Tahun 2019, Ini yang Akan Dilakukan Pemkab

Lahan pertanian di Kebumen. (Foto: Rinto Heksantoro/detikcom)

Kebumen - Hingga akhir tahun 2019 ini, Kabupaten Kebumen masih menjadi kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Untuk menangani hal tersebut, Pemkab akan menggelontorkan dana lebih dari Rp 366 Miliar.

Berdasarkan prosentase penduduk miskin kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kebumen menjadi kabupaten termiskin. Kebumen memiliki angka kemiskinan tertinggi yakni 16,82 % sedangkan indeks kemiskinan terendah dimiliki oleh Kota Semarang dengan prosentase 3,98 %.

Dengan luas wilayah sekitar 1.281 km², kabupaten ini memiliki penduduk sekitar 1,3 juta jiwa dan tercatat ada sekitar 201.000 rumah tangga atau sekitar 700.000 jiwa masuk dalam kategori warga miskin dengan penghasilan per bulan kurang dari Rp 363.000. Padahal, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kebumen 2020 ditetapkan sebesar Rp 1.835.000.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dikatakan masuk dalam kategori miskin ini karena pendapatan per bulan kurang dari Rp 363.000, per orang," kata Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Kebumen, Budi Satrio, ketika ditemui detikcom usai menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Setda Kebumen, Senin (23/12/2019).

Untuk menanggulangi hal tersebut, Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) langsung menggelar rapat koordinasi pada Senin (23/12). Wakil Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, yang sekaligus menjadi ketua tim mengatakan akan segera melaksanakan langkah riil untuk mengentaskan kemiskinan.

"Di tahun 2019 ini memang Kebumen menjadi kabupaten termiskin di Jateng. Rapat ini akan menghasilkan percepatan untuk pengentasan dan penanggulangan kemiskinan tahun 2020, kami siap untuk berpikir bersama siap pusing bersama," kata Arif Sugiyanto di sela-sela rakor.

Kemiskinan dan Pengangguran Turun, Jokowi: Kita Harus Syukuri

[Gambas:Video 20detik]

TKP2K yang menggelar rapat menentukan langkah-langkah yang akan diambil dan dilaksanakan pada awal tahun 2020. Salah satunya ada menyiapkan dana langsung sekitar Rp 66,5 miliar yang akan direalisasikan melalui 14 dinas yang telah ditunjuk. Selain itu, Pemkab juga akan menggelontorkan dana tak langsung senilai Rp 300 juta melalui dinas-dinas lain.

"Kami siapkan dana sekitar Rp 366,5 miliar untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Mungkin tidak bisa langsung tuntas tapi bertahap harapannya segera bisa tuntas. Dana tersebut sebenarnya bisa ditambahkan lagi hanya sementara sebesar itu karena tahun 2020 nanti ada Pilkada jadi dananya sebagian besar terserap untuk Pilkada," lanjutnya.

Dana tak langsung sendiri nantinya akan direalisasikan melalui 3 bidang antara lain transportasi, distribusi dan infrastruktur. Sedangkan belasan instansi yang ditunjuk langsung untuk merealisasikan percepatan pengentasan kemiskinan antara lain pelayanan penyehatan lingkungan, fasilitasi manajemen usaha keluarga miskin, kemitraan asuransi kesehatan, bansos, hingga pelatihan kewirausahaan.