Penyadapan KPK Seizin Dewas Bikin Ribet? Albertina Ho: Nggak

Jakarta - Penyadapan KPK, sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, harus seizin Dewan Pengawas KPK. Menurut anggota Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho, hal itu tidak menghambat kinerja KPK.

"Selama ini juga penggeledahan, penyitaan, izin pengadilan juga nggak masalah. Iya, to? Nggak ada masalah. Saya kan pernah jadi ketua pengadilan. Izin-izin tetap berjalan dengan lancar, biasa. Nggak ada masalah," kata Albertina Ho setelah diangkat Jokowi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jumat (20/12/2019).

Baca juga: Pernah Kritik Revisi UU KPK, Ini Alasan Syamsuddin Haris Mau Jadi Dewas

Terkait kewenangan Dewas KPK, Albertina akan mendiskusikan dengan komisioner KPK. Sebab, ada isu bahwa kewenangan Dewas KPK lebih besar dari komisioner.

"Itu kan saya bilang tadi, kita diskusikan. Bunyi-bunyi UU kan seperti itu. Kita baca ada turunannya perpres dan sebagainya," cetus Albertina.

Baca juga: Nama Dewas KPK Diproses, ICW: Wacana Perppu Terbit cuma Lip Service Jokowi

Albertina mengaku tidak akan mundur sebagai hakim. Namun, sebagai Wakil Ketua PT Kupang, dia sudah mundur.

"Tetaplah (sebagai hakim). UU KPK bilang bagaimana jabatan struktural, kan? Sudah saya lepas jabatan struktural, saya sebagai Wakil Ketua PT. Nggak boleh saya rangkap," kata Albertina. (knv/asp)