Mahfud Md Bicara Keunggulan Indonesia Punya Presiden-Gubernur Perempuan

Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan perlindungan perempuan merupakan bagian dari persoalan keamanan. Mahfud menegaskan tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan bernegara.

"Dalam kehidupan bermasyarakat sering dijumpai tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan terjadi diskriminasi. Ini dalam kehidupan bermasyarakat ya, bukan dalam kehidupan bernegara. Kalau dalam kehidupan bernegara tidak ada itu diskriminasi, artinya di dalam aturan-aturan hukum dan tindakan serta sikap pemerintah terhadap kaum perempuan," kata Mahfud dalam sambutannya di kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Publik (LPJP) Komnas Perempuan Periode 2015-2019 di Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019).

Baca juga: Mahfud: RUU P-KS Bentuk Kehadiran Negara Hapus Diskriminasi Perempuan

Mahfud juga mengatakan saat ini peran perempuan di Indonesia sudah sangat terbuka. Dia membandingkan dengan negara Jepang karena negara tersebut memiliki partisipasi perempuan yang sedikit dalam politik.

"Saya ingin menambahkan sebenernya peran perempuan di Indonesia itu sudah sangat terbuka," ucap Mahfud.

"Di Jepang saja jauh, dibandingkan. Jepang negara maju jauh dibandingkan dengan Indonesia. Di Jepang hampir tidak ada politisi perempuan. Di parlemen itu tidak ada pemimpin negara yang perempuan, amat-amat jarang. Bahkan kita hampir nggak pernah dengar hal ini. Karena di sana memang budayanya seperti itu," ujar Mahfud.

Dia lalu menyebutkan keunggulan Indonesia yang telah memiliki presiden perempuan serta beberapa gubernur dan bupati perempuan. "Tapi di Indonesia kita sudah punya presiden perempuan, beberapa gubernur dan bupati perempuan," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud Md: Ada Hukum yang Dibeli, UU-Perda Dibuat karena Pesanan

Mahfud mengatakan Indonesia memiliki kebijakan afirmatif terhadap perempuan dalam partisipasi di partai politik. Menurut Mahfud, perempuan sudah aktif politik sejak masa awal kemerdekaan.

"Kita melakukan afirmasi itu di dalam undang-undang pemilu legislatif tadi tahun 2008, hanya memberi jatah 1 dari 3 calon itu harus perempuan. Tapi tanpa itu pun sebenernya perempuan sejak awal-awal negara ini akan merdeka sudah aktif di dalam politik. Kita punya anggota BPUPKI perempuan," ujar Mahfud.

Mahfud menyampaikan pemerintah sampai saat ini masih terus berkomitmen meningkatkan perlindungan terhadap perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya isu kesetaraan gender dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

"Pemerintah sampai sekarang tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 yang menempatkan kesetaraan gender menjadi salah satu isu strategis," ujar Mahfud.


Tonton juga Dukung RUU PKS, Mahfud Md: Jawab Rasa Keadilan Bagi Perempuan :

[Gambas:Video 20detik]

(gbr/gbr)