Duduk Perkara Protes ke Anies hingga Pencabutan Penghargaan ke Colosseum

Diskotek Exotic Sawah Besar Disegel. (Noval Dwinuari Anthony/detikcom)

Jakarta - Pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 kepada Diskotek Colosseum memicu polemik dan protes. Pemprov DKI Jakarta pun akhirnya mencabut penghargaan tersebut dengan alasan mendapatkan surat BNN DKI.

Polemik ini bermula dari ramainya pembahasan pemberian penghargaan kepada Diskotek Colosseum. Penghargaan ini diberikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi DKI Jakarta pada bidang usaha dan jasa pariwisata.

Colosseum Club 1001 memenangi kategori Nominasi Hiburan & Rekreasi - Klab Malam & Diskotik. Ada 31 kategori dan penghargaan yang diberikan Disparbud DKI kepada mereka yang dinilai berkontribusi nyata dalam mempromosikan pariwisata Jakarta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Piagam penghargaan untuk Colosseum lalu viral di media sosial. Banyak pihak yang menyindir karena Colosseum sebagai diskotek banyak menggelar hiburan malam.

Usai penghargaan dicabut, saat ini Pemprov DKI tengah mengkaji penutupan Colosseum. Penutupan ini akan didasari rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta. Pemprov juga nantinya akan melakukan evaluasi bersama BNNP dan Disparbud DKI.

"Kami mau rapat koordinasi dulu dengan BNNP, rekomendasinya seperti apa dari BNNP itu," ujar Sekda Provinsi DKI Jakarta Saefullah, di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

Seperti dilansir Antara, BNNP DKI pernah merazia pengunjung Colosseum pada 7 Desember 2019. Saat itu ada diindikasikan ada penggunaan narkoba. Kepala BNNP DKI pun mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Disparbud DKI pada 10 Desember 2019. BNNP sempat merekomendasikan Disparbud untuk meninjau operasi Diskotek Colosseum.

Penghargaan terhadap Colosseum pun diprotes FPI. FPI memprotes kebijakan Anies Baswedan. FPI menyebut kebijakan Anies pro terhadap berkembangnya kemaksiatan.

FPI tak hanya memprotes penghargaan Pemprov DKI kepada Colosseum. Mereka juga memprotes Pemprov DKI karena mengizinkan digelarnya Djakarta Warehouse Project (DWP). FPI menyebut dua kebijakan tersebut sebagai 'maksiat friendly'.

"Pertama, izin terhadap kegiatan yang di dalamnya terdapat atau memfasilitasi dan memberi peluang terjadinya berbagai maksiat, namun berkedok wisata hiburan, termasuk penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP)," tulis pernyataan sikap FPI yang diterima dari Sekretaris Umum FPI, Munarman, Senin (16/12/2019).

"Kedua, kebijakan pemberian penghargaan terhadap, lagi-lagi, tempat maksiat berkedok hiburan, yaitu diskotek-diskotek yang semua orang berpikiran waras pasti tahu tidak ada manfaat sama sekali untuk mencapai tujuan pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa," ujarnya.

Kritik-kritik yang berdatangan pun membuat Pemprov DKI mengambil langkah. DKI Jakarta memutuskan membatalkan penghargaan tersebut. Surat dari BNN kepada Disparbud jadi salah satu pertimbangan.

"Pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 pada Colosseum dinyatakan dibatalkan," ujar Sekda Provinsi DKI Jakarta Saefullah di gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

Halaman 1 2 3

Selanjutnya