"Dewas biar urusannya Presiden. Kita serahkan itu kepada Presidenlah, undang-undangnya bunyinya begitu. Ya kita tunggu aja, saya kira ini kesempatan bagi berbagai elemen masyarakat sebelum Presiden memutuskan untuk menyampaikan aspirasilah, usulan," ujar Arsul di Kantor PP Muhammdiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).
Arsul mengatakan tak masalah jika Dewas KPK ada yang berasal dari unsur eks politikus. Dia memberi contoh Gayus Lumbuun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arsul kembali berharap agar tidak ada politikus aktif yang menjadi Dewas KPK. Menurutnya, usul tersebut adalah salah satu cara agar KPK tidak diterpa isu politisasi.
"Tapi kan kalau masih aktif sebagai politisi sebaiknya jangan. Supaya tidak timbul kesan baru bahwa ada politisasi KPK," kata dia.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR itu menampik isu Dewas KPK diisi oleh orang terdekat Jokowi. Dia meyakini Jokowi akan memilih pihak non-partisan di Dewas KPK.
"Tidak, tidak betul itu (Dewas orang-orang Jokowi) seperti itu saya yakin yang dipilih Jokowi adalah orang-orang non-partisan, yakin saya," pungkasnya.
Hukuman Mati Bagi Koruptor, Ahli Hukum: Koruptor Lebih Takut Miskin
(lir/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini