Tak Ingin Ada Politikus Aktif di Dewas KPK, PPP Contohkan Gayus Lumbuun

Tak Ingin Ada Politikus Aktif di Dewas KPK, PPP Contohkan Gayus Lumbuun

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Senin, 16 Des 2019 17:32 WIB
Foto: Arsul Sani (Mochamad Zhacky Kusumo/detikcom)
Jakarta - Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan partainya menyerahkan kewenangan pemilihan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia berharap Dewas tidak diisi oleh politikus aktif yang bisa menimbulkan kesan politisasi KPK.

"Dewas biar urusannya Presiden. Kita serahkan itu kepada Presidenlah, undang-undangnya bunyinya begitu. Ya kita tunggu aja, saya kira ini kesempatan bagi berbagai elemen masyarakat sebelum Presiden memutuskan untuk menyampaikan aspirasilah, usulan," ujar Arsul di Kantor PP Muhammdiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).


Arsul mengatakan tak masalah jika Dewas KPK ada yang berasal dari unsur eks politikus. Dia memberi contoh Gayus Lumbuun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang jelas kalau PPP, saya tidak ingin bicara Komisi III, sudah menyampaikan bahwa sebaiknya Dewas yang untuk pertama kali ini justru jangan diisi oleh orang-orang yang katakanlah itu politisi kecuali dia sudah apa, bermigrasi ke tempat atau fungsi yang lain. Contoh seperti Pak Gayus Lumbuun dulu kan politisi tapi kan sudah bermigrasi ke Mahkamah Agung sebagai Hakim Agung, yang gitu-gitu boleh," ungkap Arsul.

Arsul kembali berharap agar tidak ada politikus aktif yang menjadi Dewas KPK. Menurutnya, usul tersebut adalah salah satu cara agar KPK tidak diterpa isu politisasi.

"Tapi kan kalau masih aktif sebagai politisi sebaiknya jangan. Supaya tidak timbul kesan baru bahwa ada politisasi KPK," kata dia.


Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR itu menampik isu Dewas KPK diisi oleh orang terdekat Jokowi. Dia meyakini Jokowi akan memilih pihak non-partisan di Dewas KPK.

"Tidak, tidak betul itu (Dewas orang-orang Jokowi) seperti itu saya yakin yang dipilih Jokowi adalah orang-orang non-partisan, yakin saya," pungkasnya.


Hukuman Mati Bagi Koruptor, Ahli Hukum: Koruptor Lebih Takut Miskin

[Gambas:Video 20detik]

(lir/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads