Penjelasan Lengkap Pemprov Sumbar Soal Hasil Kunker LN Gubernur Irwan

Jakarta - Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) menjelaskan panjang lebar soal hasil yang dibawa Gubernur Irwan Prayitno dari kunjungan-kunjungan luar negerinya. Pemprov Sumbar menegaskan hasil kunjungan luar negeri itu bermanfaat bagi rakyat.

Penjelasan ini disusun oleh Kepala Biro Humas Setda Prov Sumbar Jasman Rizal dan diterima detikcom, Senin (16/12/2019). Berikut penjelasan Jasman:

Mengapa Gubernur Sumbar Sering ke Luar Negeri?

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ke luar negeri untuk memaksimalkan potensi daerahnya.

Banyak yang bertanya untuk apa Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno sering keluar negeri dan apakah ada hasilnya? Kalau ditelusuri lagi, sebenarnya telah banyak yang memberitakan hasil setiap kunjungan tersebut, namun kali ini kembali diuraikan secara umum perkembangan hasil kunjungan luar negeri tersebut.

Baca juga: Demokrat Dukung Gerindra Interpelasi Gubernur Sumbar

Sebetulnya, seorang Kepala Daerah yang berjanji akan mensejahterakan masyarakatnya kalau hanya mengandalkan APBD ataupun APBN, yakinlah bahwa janji itu tak akan terwujud. Coba lihat, rata-rata porsi APBD atau APBN yang akan langsung bersentuhan dengan masyarakat relatif kecil. Paling banyak 25 persen dari anggaran yang ada. Rata-rata untuk belanja pegawai masih di atas 30 persen. Biaya rutin perkantoran bisa sampai 35 persen. Lain-lain 10 persen. PAD kabupaten dan kota di Sumbar masih sekitar lima persen dari total APBD, tergolong kecil dibanding daerah lain di Indonesia.

Artinya, kalau ingin mensejahterakan masyarakatnya, seorang Kepala Daerah tidak bisa bergantung penuh kepada APBD saja. Harus ada terobosan agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Salah satunya adalah dengan upaya mencari investor. Bukan hanya investor dalam negeri, namun juga investor luar negeri. Artinya, Kepala Daerah bisa melakukan kerja sama G to G, G to B atau memfasilitasi B to B.

Sesuai dengan kewenangan daerah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pasal 363 pada ayat 1 dijelaskan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasari pada pertimbangan efesiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Ayat 2 kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan daerah dengan:
a. Daerah lain,
b. Pihak ketiga dan atau
c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian pasal 367 ayat 1, kerjasama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana maksud dalam pasal 363 ayat 2 huruf c meliputi:
a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
b. pertukaran budaya,
c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan,
d. promosi potensi daerah dan,
e. kerja sama lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal di atas, Pemerintah Provinsi Sumbar dalam memajukan dan mengembangkan pelaksanaan pembangunan daerah di berbagai sektor membutuhkan dukungan investasi serta upaya-upaya lain secara berkelanjutan agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sumbar memiliki berbagai sektor unggulan, antara lain:
a. sektor pariwisata,
b. energi baru terbarukan
c. perikanan
d. perkebunan
e. sumber daya mineral dan industri hilir dan lain-lain.

Untuk menarik minat calon investor baik dalam maupun luar negeri, upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov Sumbar dalam bentuk kegiatan promosi investasi, antara lain: pameran investasi, investment forum dan business meeting skala nasional, regional maupun internasional, serta business matching dengan pelaku usaha.

Baca juga: Gubernur Sumbar Jawab Gerindra: Kita ke LN untuk Kepentingan Rakyat

Di samping itu, Pemprov Sumbar telah melakukan berbagai inovasi pelayanan publik agar semua urusan investasi cepat, mudah dan tidak berbelit-belit. Dengan sistem IT, pelayanan perizinan di Sumbar tidak perlu face to face.

Tidak ada pungutan yang di luar aturan, sehingga dipastikan layanan perizinan cepat, tepat dan jauh dari pungli. Saat ini, rombongan Gubernur di Azerbaijan juga sedang berkunjung ke Asan Khidmat, satu pelayanan terpadu yang mendapat penghargaan terbaik dunia dari UN.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumbar, perkembangan investasi di Sumbar 2010-2017, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada 2010 (dalam miliar) target 789.000,00 realisasi 398.269,06 (50,28 persen), 2011 target 418.000,00 realisasi 1,678.383,80 (401,53 persen), 2012 target 439.000,00 realisasi 749.934,63 (170,83 persen), 2013 target 461.000,00 realisasi 873.761,90 (189,54 persen), 2014 target 480.000,00 realisasi 1.233.021,83 (256,88 persen), 2015 target 501.000,00 realisasi 3.185.075.82 ( 635,74 persen), 2016 target 3.280.628,09 realisasi 3.795.575,50 (115,70 persen), dan 2017 target 3.379.046,35 realisasi 1.516.964,30 (44,89 persen).

Sementara itu, untuk Penanaman Modal Asing (PMA), 2010 target 99.000,00 realisasi 17.807,96 (17,99 persen), 2011 target 21.000,00 realisasi 65.259,99 (311,70 persen), 2012 target 22.000,00 realisasi 86.194,93 (391,80 persen), 2013 target 23.000,00 realisasi 136.121,43 (591,83 persen), 2014 target 24.000,00 realisasi 29.568,14 (123,20 persen), 2015 target 25.000,00 realisasi 39.754,32 (159,02 persen), 2016 target 43.729,75 realisasi 79.268,10 (181,27 persen), serta 2017 target 48.102,73 realisasi 194.425,20 (404,19 persen).

Sepanjang 2018, total investasi yang masuk ke Sumbar sebesar 4,7 triliun rupiah atau mencapai 112 persen dari target Rp 4,1 triliun. Investasi itu terdiri dari PMDN sebesar Rp 2,3 triliun atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3,4 triliun. Namun, untuk PMA mencapai realisasi 341 persen dari target, yakni 180 juta dolar AS dari target yang hanya 52 juta dolar AS.

Artinya, berkat kunjungan ke luar negeri dalam berbagai event, terlihat dari tahun ke tahun terjadi peningkatan modal penanaman investasi di Sumbar secara signifikan. Kemudian, kita lihat data kunjungan wisata mancanegara ke Sumbar tahun 2013-2018, sebagai berikut: tahun 2013 jumlah wisman 48.710 orang, tahun 2014 jumlah wisman 56.111 orang, tahun 2015 jumlah wisman 48.755 orang, tahun 2016 jumlah wisman 49.868 orang, tahun 2017 jumlah wisman 56.313 orang, tahun 2018 jumlah wisman 54.369 orang.

Untuk pertumbuhan komoditi ekspor Sumbar sebelumnya mengalami penurunan. Karena itu kunjungan kerja ke luar negeri juga dalam rangka membangun kepercayaan negara-negara yang dikunjungi, bahwa setelah kondisi gempa tahun 2009 telah kembali normal dan malah lebih baik dari yang sebelumnya. Selain itu juga mencari hal-hal baru yang mungkin dapat dikembangkan di Sumbar untuk kerja sama saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pada 2019, ditargetkan aliran investasi yang masuk mencapai Rp 4,3 triliun, di mana target ini meliputi PMDN ataupun PMA. Dibandingkan pada 2018 lalu, target investasi masuk ke Sumbar tersebut lebih meningkat. Sebelumnya target investasi masuk ini hanya sebesar Rp 4,1 triliun. Sektor pariwisata, perikanan, perdagangan dan energi terbarukan masih menjadi potensi yang sangat besar di Sumbar, dan ini menjadi peluang bagi investor yang berminat menanamkan modalnya.

Sektor pariwisata masih menjadi fokus sebagai sumber ekonomi dalam percepatan pembangunan di Sumbar. Dalam kunjungan ke luar negeri bersama Gubernur Sumbar dan tim percepatan investasi Sumbar, selain energi terbarukan, sektor pariwisata selalu disosialisasikan kepada investor di berbagai dunia. Pola jemput bola ini diharapkan mampu mempercepat proses investasi masuk ke Sumbar.

Baca juga: Ini Detail 12 Kunker LN Gubernur Sumbar Irwan Prayitno Selama 2019

Dengan terjadinya peningkatan modal investasi karena hasil kunjungan ke luar negeri, terjadi peningkatan pendapatan masyarakat dari tahun ke tahun. Coba kita lihat tentang perkembangan PDRB sejak 2011 sampai 2018.

Di tahun 2011, PDRB per kapita Sumbar baru (dalam jutaan) 22,64. Bandingkan dengan tahun 2018 meningkat tajam menjadi 42,38.

Mari kita rinci tahun per tahun, PDRB per Kapita (ADHB) Sumbar dari 2011-2018. Tahun 2011 PDRB per Kapita (ADHB) Sumbar 22,64, tahun 2012 23,74, tahun 2013 24,86, tahun 2014 25,98, tahun 2015 27,08, tahun 2016 37,28, tahun 2017 40,19 dan tahun 2018 42,83. Kemiskinan di Sumbar jauh di bawah rata-rata nasional. Sedangkan pengangguran juga terus berkurang.

Untuk pariwisata, prioritas tahun 2019 adalah pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata Mandeh di Pesisir Selatan dan KEK Mentawai di Taileleu, Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ini bisa dikembangkan investor untuk percepatan infratruktur pariwisata di Sumbar. Termasuk potensi wisata lainnya di berbagai daerah di Sumbar yang belum terkelola dengan baik selama ini.

Pada bidang energi terbarukan, Sumbar memiliki setidaknya 17 titik geothermal atau panas bumi dengan potensi energi mencapai 1.600 MW atau yang tebesar di Indonesia bahkan dunia. Saat ini, PT Supreme Energi Muara Labuh sebuah konsorsium antara Indonesia, Prancis dan Jepang, menggarap potensi yang ada di Kabupaten Solok Selatan atau di sekitar kaki Gunung Kerinci, dan PT Hitay Daya Energy asal Turki menggarap potensi di kaki Gunung Talang, Kabupaten Solok.

Lalu ada beberapa investor dari Amerika Serikat, dan sejumlah negara Eropa sudah menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi di bidang energi terbarukan di Sumbar. Selain pariwisata, dan energi terbarukan, juga membuka peluang investasi di bidang industri pengolahan, perikanan, perkebunan, pertanian dan bidang yang lain.

Tentunya kita berharap di tahun 2019 ini, target investasi Rp 4,3 triliun dari PMDN dan PMA dapat terwujud. Jika mengandalkan APBN, APBD provinsi ataupun kabupaten/kota yang jumlahnya terbatas, maka hal tersebut niscaya tidak akan tercapai. Dengan kunjungan ke luar negeri yang merupakan undangan kedutaan besar Indonesia yang ada di negara tersebut, dan kunjungan balasan yang dilakukan diharapkan menjadi ruang untuk mendapatkan investor.

Telah banyak kunjungan balasan dari negara yang dikunjungi untuk menindaklanjuti hasil kerja sama dimaksud. Ada dari Marokko, Norwegia, Amerika Serikat, Australia, Korea, Jepang dan lain-lain. Ada yang on progress dan ada yang telah berjalan.

Kunjungan ke luar negeri juga menghasilkan kerjasama dalam bidang peningkatan SDM aparatur. Diantaranya kerjasama dengan Ohio University di Amerika Serikat dan Deakin University di Melbourne Australia. Peningkatan SDM aparatur ini sangat penting demi terlaksananya pemerintahan yang bersih serta berwawasan global. Untuk menindaklanjutinya, Pemprov Sumbar tahun 2019 ini memberangkatkan beberapa orang ASN ke Ohio dan Deakin university untuk memperdalam ilmunya.

Kali ini, Gubernur Sumbar dan rombongan sedang berada di Azerbeijan memenuhi undangan UNESCO dengan agenda menghadiri sidang komite warisan dunia ke 43. Di mana "Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto" masuk ke dalam nominasi bersama 34 nominasi lainnya pada kawasan Afrika, Arab, Eropa dan Amerika Selatan. Dan Insya Allah, 7 Juli mendatang akan diumumkan oleh UNESCO. Kita berdoa semoga Kota Sawahlunto mendapatkan kehormatan dari UNESCO.

Juga di Azerbaijan, ada rencana kerja sama dengan ASAN Xidmat (one stop service) yang merupakan kantor pelayanan terpadu di Azerbaijan dan merupakan instansi peringkat satu dari PBB dalam hal pelayan perizinan terpadu. Pemprov Sumbar merencanakan untuk mereplikasi sistim dan aplikasi perizinan dari ASAN Xidmat dimaksud untuk diterapkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dengan cara mengirimkan staf ASN Prov Sumbar untuk dilatih di Azerbaijan.

Kunjungan kerja Gubernur Sumbar ke luar negeri merupakan upaya besar untuk memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki, dan itu bukan pelesiran, karena selama berkunjung telah mempunyai agenda yang sangat padat. Hampir tak ada waktu luang karena padatnya acara selama kunjungan dimaksud. Yang perlu dicatat adalah, kalau ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seorang kepala daerah jangan hanya bergantung ke APBD belaka.

Baca juga: Chat 'Tembak Mati' Istri Gubernur Sumbar, Gerindra: Urat Takut Andre Putus

Sebelumnya, Gerindra Sumbar menginisiasi penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terkait kunjungan-kunjungan kerjanya ke luar negeri. Sepanjang 2019, Irwan diketahui 12 kali kunjungan kerja ke luar negeri.

"Ini murni ada seorang Gubernur Sumbar yang hampir tiap bulan berangkat ke luar negeri, padahal APBD Sumbar begitu kecil, lalu kita bertanya urgensi bagi warga Sumbar apa? Kok hobi banget ya. Pak Presiden Jokowi saja nggak sampe 12 kali setahun," kata Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Andre mengaku mendapatkan data kunjungan kerja Gubernur Irwan ke luar negeri. Data valid yang dia ketahui adalah soal kunjungan luar negeri Gubernur Sumbar selama tahun 2019.

"Menurut data yang kami dapatkan hampir setiap bulan pergi ke luar negeri, hampir setiap bulan. Bahkan ada yang satu bulan itu dua kali. Data yang sudah saya dapatkan secara valid 2019 ini saja sudah 12 kali kunjungan ke luar negeri," kata Andre.

"2018 katanya lebih banyak, tapi saya belum pegang data validnya, indikasinya 16, katanya 2018, tapi data validnya saya lagi tunggu secara resmi. Yang pasti yang valid 2019 itu 12 kali," sambungnya. (tor/fdn)