Jakarta - Duta Besar RI untuk
Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel membeberkan sejumlah syarat agar Habib Rizieq bisa lekas pulang ke Tanah Air. Agus juga menegaskan, tak ada negosiasi khusus antara Indonesia dan Arab untuk menghalangi
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu.
Agus mengatakan, syarat pertama, Rizieq harus bersikap kooperatif dengan perwakilan RI di Arab Saudi. Dia dapat menyampaikan laporan terkait berbagai masalah yang dihadapinya ke kantor perwakilan RI terdekat.
"Saya harus tegaskan, Saudara MRS ini tidak pernah melapor soal keberadaannya maupun permasalahannya secara resmi ke perwakilan KBRI," kata Agus kepada tim Blak-blakan detikcom beberapa waktu lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait dengan pernyataan Rizieq yang disiarkan dalam Reuni 212 di Monas, Senin (2/12), bahwa dirinya mengutus staf KBRI dari BIN, Agus menepisnya. Ia menegaskan tidak pernah memberi perintah maupun advice baik lisan maupun tertulis kepada stafnya untuk menemui Rizieq.
 Foto: Agus Maftuh (Mardi Rahmat/20 detik) |
Kedua, Agus menyarankan agar Rizieq mencabut pernyataan yang menyebut Jokowi sebagai presiden ilegal. Padahal, faktanya, Raja Salman maupun putra mahkota Muhammad bin Salman (MBS) menjalin persahabatan yang erat dan sangat menghormati Presiden Jokowi.
"Pernyataan semacam itu sensitif di Arab Saudi. Kalau warga negara yang tidak mengakui kepala negaranya, ini muskillah. Sudahlah... cabut. Ini kan urusan dignity, soal NKRI," tutur Agus.
Selain itu, Agus menyarankan Rizieq mencabut sumpahnya yang tidak akan meminta tolong kepada pemerintah karena menilai pemerintah sebagai rezim zalim. "Saya yakin itu kitab-kitab yang menjadi background, backdrop, ketika dia ceramah, ada satu bab tentang kitab sumpah dan nazar dan bagaimana menggagalkan sumpah itu ada. Dicari saja," ujar dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga itu.
Terlepas dari itu, Agus menyarankan Rizieq segera mendatangi perwakilan Indonesia terdekat dan menceritakan persoalan yang tengah dihadapi. Sebab, cuma dengan kelengkapan data yang formal, pihaknya dapat berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. "Bila tidak, ya nanti ditertawakan oleh Kemenlu Arab Saudi," ujarnya.
Tanggapan FPI soal Syarat Agar Habib Rizieq Cepat PulangJuru bicara FPI, Slamet Maarif, menilai syarat tersebut bersifat politis. Slamet mengatakan HRS pun sudah tahu soal pernyataan Dubes Agus Maftuh seperti dalam Blak-blakan detikcom.
"Ini membuktikan pengasingan HRS bersifat politis yang dilakukan oleh rezim penguasa. Semua poin, terkhusus 2 dan 3," ujar Slamet lewat pesan singkat, Rabu (11/12).
Dia mengatakan FPI menuntut HRS untuk bisa kembali ke Indonesia, termasuk menyelesaikan studi doktoralnya.
"Kami menuntut pengembalian HAM beliau sebagai WNI. Sebagai WNI, hak beliau dong kembali ke Indonesia, hak berkumpul dengan keluarga, hak menyelesaikan studinya, dan lain-lain," ucap Slamet.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Umum (Sekum) Front Pembela Islam (FPI) Munarman. Munarman menilai syarat-syarat tersebut menjadi bukti bahwa pihak Indonesia melakukan pengasingan terhadap Habib Rizieq.
"Jelas sudah dan terang benderang bahwa penyebab utama persoalan yang dihadapi oleh Habib Rizieq adalah karena sikap Habib Rizieq yang kritis dan tidak mau tunduk dalam kendali mereka," kata Munarman kepada wartawan, Rabu (11/12).
Munarman meminta pemerintah memenuhi hak dasar Habib Rizieq. Dia menilai syarat-syarat tersebut tidak tepat.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
