Jakarta -
Soekarwo dipilih Presiden Joko Widodo sebagai salah satu anggota
Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Mantan Gubernur Jawa Timur itu ternyata tak hanya mundur sebagai Ketua DPD Partai Demokrat (PD), namun juga keluar dari partai pimpinan Ketum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Pria yang akrab disapa Pakdhe Karwo tersebut diketahui sudah lama mengundurkan diri sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim. Ia mundur lantaran diberi amanah sebagai Komisaris Utama PT Semen Indonesia.
"Tapi prinsipnya beliau melakukan pemunduran karena terpilih menjadi komisaris utama," ungkap Sekretaris DPD PD Renville Antonio di Surabaya pada 14 Agustus lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kabar mundurnya Pakdhe Karwo dari
Demokrat sempat diiringi isu bahwa dia bakal menjadi menteri pada periode kedua Jokowi. Namun ternyata Soekarwo ditunjuk sebagai anggota Wantimpres, yang dilantik hari ini.
Pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden dilakukan Jokowi hari ini, Jumat (13/12/2019), di Istana Negara, Jakarta Pusat. Soekarwo dilantik bersama delapan orang lainnya, yakni Sidarto Danusubroto (PDIP), Wiranto (eks Menko Polhukam/pendiri Hanura), Arifin Panigoro (pengusaha), Agung Laksono (Golkar), Putri Kuswisnu Wardani (pengusaha), Dato Sri Tahir (pengusaha), M Mardiono (PPP/pengusaha), dan Habib Luthfi bin Yahya (ulama).
Jokowi punya alasan sendiri mengapa memilih sembilan anggota Wantimpres yang dilantik hari ini, termasuk Pakdhe Karwo. Menurutnya, para anggota Wantimpres ini memiliki keahlian di bidangnya.
 Pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jokowi. (Rengga Sancaya/detikcom) |
"Ini kan di bidang masing-masing, ada berkaitan dengan sosial, keagamaan, Habib Luthfi, ekonomi misalnya Pak Dato Tahir, misalnya berkaitan dengan ekonomi kecil Bu Putri, ini campur-campur," kata Jokowi setelah melantik Wantimpres.
Ada total sembilan anggota Wantimpres yang dilantik Jokowi. Mereka memiliki latar belakang politikus, pengusaha, hingga pernah berkarier di militer. Wiranto ditunjuk sebagai Ketua Wantimpres.
"Tentu saja urusan rekam jejak, pengalaman di bidang masing-masing, urusan kapabilitas, integritas, saya kira semua. Dan beliau-beliau ini memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, baik diminta maupun tidak diminta," kata Jokowi.
Awalnya Soekarwo sempat dianggap mewakili Demokrat, namun ternyata ia sudah keluar dari partai berlambang logo Mercy tersebut sebelum dilantik menjadi Wantimpres.
"Oh sudah (keluar sebagai kader Demokrat)," ujar Soekarwo saat dimintai konfirmasi seusai pelantikan.
Dia pun mengaku sudah berkomunikasi dengan SBY. Soekarwo menyebut Presiden RI ke-6 itu memberikan restu.
"Prinsip silakan karena memang aturan perundangannya nggak bisa," sebut dia.
Soal dipilihnya ia sebagai Wantimpres,
Pakdhe Karwo belum mau berbicara banyak soal masukan yang akan diberikan kepada
Jokowi. Ia diketahui berpengalaman di bidang pemerintahan karena pernah menjabat Gubernur Jatim untuk dua periode.
"Nanti kita bahas Senin jam 09.30 WIB sampai siang apa yang harus dilakukan, memberikan masukan seperti apa. Saya kira masukannya banyak sekali dari berbagai permasalahan yang ada. Masalah nasional, internasional, perdesaan, perkotaan, problem ekonomi-sosial, macam-macam," ujar Soekarwo.
Demokrat pun sudah angkat bicara soal mantan petinggi partainya yang kini menjadi anggota
Wantimpres itu. Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan masuknya Soekarwo menjadi Wantimpres menunjukkan bukti kader Demokrat banyak yang cemerlang.
"Masuknya Pakdhe Karwo sebagai Wantimpres adalah tentu kebahagiaan dan sekaligus bangga karena Pakdhe Karwo, yang dulu adalah penjabat Partai Demokrat, dipilih oleh Presiden sebagai Wantimpres. Ini bukti bahwa kader Demokrat banyak yang cemerlang meski sesungguhnya Pakdhe Karwo saat ini bukan lagi pengurus Demokrat karena telah mengundurkan diri sejak diangkat oleh pemerintah menjadi komisaris di BUMN," kata Ferdinand.
Meski begitu, ia menyebut masuknya Soekarwo menjadi Wantimpres tidak mengubah posisi politik Demokrat. Ferdinand mengatakan Demokrat akan tetap kritis ke pemerintah jika kebijakan tak prorakyat.
"Pengangkatan ini tidak akan mempengaruhi posisi politik Demokrat ke depan. Partai Demokrat tetap akan kritis kepada kebijakan yang tak berpihak rakyat dan akan mendukung yang baik. Sekali lagi, pengangkatan Pakdhe tidak mempengaruhi posisi politik Partai Demokrat," tuturnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
