Bamsoet: Wacana Lain Amandemen UUD 1945 di Luar GBHN Bukan dari MPR

Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa rencana amandemen UUD 1945 guna untuk menghadirkan pokok-pokok haluan negara. Bamsoet mengatakan amandemen itu tidak dilakukan untuk menambah masa jabatan presiden.

"MPR RI 2019-2024 menerima rekomendasi dari MPR RI 2014-2019 untuk mengamandemen UUD NRI 1945 guna menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara. Tidak ada rekomendasi mengubah masa jabatan presiden maupun mengubah sistem pemilihan presiden secara langsung. Wacana lain yang berkembang di luar Pokok-Pokok Haluan Negara, bukanlah bersumber dari MPR RI," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Baca juga: Bamsoet: Tak Ada Rekomendasi Ubah Masa Jabatan Presiden

Politikus Golkar itu mengatakan proses amandemen sudah diatur dalam Pasal 37 ayat 1-3 UUD 1945. Amendemen UUD 1945 diusulkan secara resmi minimal 1/3 dari jumlah anggota MPR RI. Usulan perubahan pasal-pasal tersebut diajukan secara tertulis disertai penjelasan alasan perubahan. Kemudian usulan amandemen pasal-pasal UUD 1945 tersebut ditetapkan dalam sidang MPR RI yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR RI.

"Sedangkan di ayat 4 dijelaskan, putusan mengubah pasal-pasal UUD tersebut bisa dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen plus satu anggota MPR RI, yakni sekitar 357 dari 711 anggota MPR RI. Jadi prosesnya akan sangat panjang dan terbuka. Tidak tiba-tiba langsung ditetapkan begitu saja," papar Bamsoet.

Baca juga: Ketua MPR ke Milenial: Tanpa Kerja Keras, Masa Depan Gemilang Tak Bisa Diraih

Bamsoet menyebut hingga saat ini ada tiga partai di parlemen yang belum menyetujui amandemen tersebut. Tiga partai tersebut yaitu Golkar, PKS dan Demokrat.

"Dari diskusi sementara, Partai Golkar, PKS, dan Demokrat belum menyetujui amandemen untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara. Ketiga partai politik tersebut berpandangan jika pun diperlukan Pokok-Pokok Haluan Negara, bisa dilakukan melalui Undang-Undang. Sedangkan partai politik lainnya setuju melakukan amandemen, dengan berbagai argumentasi dan catatan masing-masing," jelas Bamsoet.

Bamsoet mengatakan MPR akan membuka ruang dialog rencana amandemen itu hingga 2023. Menurutnya 2023 adalah saat yang tepat untuk melakukan perubahan itu.

"MPR RI memanfaatkan golden time hingga 2023 untuk akhirnya mengambil keputusan apakah amandemen UUD NRI 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara, sebagaimana direkomendasikan MPR RI 2014-2019, perlu dilakukan atau tidak. Karena kalau sudah 2024, terlalu politis menjelang Pemilu. Sebelum 2023, MPR RI akan menyerap aspirasi dan membuka pintu dialektika seluas mungkin. Sehingga jadi tidaknya amandemen, semua berdasar kehendak rakyat," pungkas Bamsoet.




Tonton juga video Bamsoet Bicara Usulan Pemberantasan Korupsi Jadi Konstitusi:

[Gambas:Video 20detik]

(lir/knv)